Pemkot Surabaya ‘Bunuh’ Pendapatan Pekerja Hiburan, 1.000 Pekerja Turun ke Jalan

1834
Baner yang akan dipergunakan demo pekerja hiburan

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Sejak perundingan yang dilakukan oleh himpunan pekerja rumah hiburan dan para pekerja seni dengan DPRD Surabaya komisi D, pada Senin (27/7/2020), hingga saat ini belum ada keputusan.

Hering atau usulan dan pendapat yang dilakukan membahas tentang Perwali Surabaya Nomer 33 tahun 2020 di pasal 20, dimana terkesan membunuh pendapatan para pekerja hiburan umum (RHU).

Di pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa semua usaha hiburan tidak boleh beroprasional, sedangkan untuk restoran dan rumah makan Oprasional paling lama adalah pukul 22.00 WIB.

Karena tidak ada respon dari pihak Pemkot Surabaya sehingga para pekerja seni dan hiburan akan melakukan aksi turun kejalan pada Senin (3/8/2020), untuk meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini mencabut atau merevisi Perwali No. 33 Tahun 2020 tersebut.

Baca Juga  Kantor Pemkab Blitar Ditutup Setelah 4 Pegawainya Terkonfirmasi Positif Covid-19

“kami para pekerja akan melakukan aksi turun ke jalan akan dilaksanakan pada hari Senin (03/08/2020) pukul 10.00 WIB,” ujar Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila sekaligus Kordinator Lapangan Aksi Nurdin Longgari.

Dari Perwali Nomer 33 tahun 2020 berpotensi tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dimana tempat hiburan atau RHU telah dinaungi oleh Pemerintah Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dam Paeiwisata Surabaya (Disbudpar).

Loading...

Tempat hiburan atau RHU yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (RHU) antara lain jenis hiburan Diskotik, Karaoke dewasa, karaoke keluarga, PUB dan Cafe, SPA dan Pijat (Massange).

Lebih dari 250 tempat RHU di Surabaya menghentikan kegiatannya sejak adanya PSBB dan diulang kembali sejak 15 Juli 2020 terkait Perwali 33 tahun 2020.

Baca Juga  Gadis Cantik Asal Gresik Diduga Diculik Mantan Pacar, Dilarikan ke Pamekasan Madura

Dari 300 usaha RHU terdapat setidaknya ada 3000 pekerja yang ada didalamnya dan saat ini mengangur serta terpaksa menungu kebaikan hati dari Pemerintah Surabaya.

Pemikiran tentang Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya kepada para pekerja RHU, hal tersebut terbukti tidak ditemukanya klaster Covid-19 dari Rumah Hiburan Umum, namun Pemerintah Surabaya menghentikan kegiatan usaha tersebut.

Bagaimana tentang Disbudpar Surabaya terkait Perwali 33 tahun 2020 pasal 20? Pihaknya lepas tangan dan tidak bisa memberikan jalan keluar terkait rumah hiburan umum yang harus berhenti aktifitas.

Antiek Sugiarti selaku Kepala Dinas Disbudpar Surabaya tidak inggin berkomentar apapun tentang Perwali tersebut, dan malah terkesan gencar menindak sebanyak mungkin tempat RHU yang nekat beroperasional. (*)

Reporter : Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan