Pemkab Jember Ancam Proses Hukum Pelanggar Larangan Menambang di Gunung Sadeng

26

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Pasca pencabutan hak pengelolaan lahan (HPL) 10 perusahaan yang dinilai melanggar aturan dan kesepakatan. Pemkab Jember memasang papan larangan menambang sebanyak 10 titik lokasi yang sebelumnya dikuasai perusahaan pertambangan non mineral Gunung Sadeng, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember.

Sekda Jember Mirfano yang memimpin pemasangan papan larangan menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas secara hukum bagi pelanggar larangan tersebut.

Terlebih jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencabut papan larangan baik dari perusahaan atau perseorangan. Apalagi jika ada yang nekat melakukan penambangan secara ilegal.

“Kalau ada yang melanggar, kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” kata Mirfano saat dikonfirmasi disela pemasangan papan larangan di Gunung Sadeng, Rabu (16/3/2022).

Baca Juga  Sebulan Satreskoba Polres Gresik Ringkus 16 Budak Narkoba dan Puluhan Gram Ganja

Saat kegiatan pemasangan papan larangan itu, lanjut Mirfano, pihaknya juga mendapati adanya dugaan pengrusakan lingkungan di lokasi penambangan.

Terlihat di bekas lokasi penambangan, ada genangan air sehingga menciptakan danau dadakan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.

Loading...

Masih menurut Mirfano, seharusnya di lokasi penambangan juga dilakukan upaya reklamasi lingkungan.

Para pengusaha seharusnya tidak hanya melakukan penambangan, tapi juga melakukan perbaikan bekas lingkungan tambang agar tetap terjaga ekosistem yang baik.

“Baru satu ini yang kita temukan, ini kita lihat sendiri. Area HPL nya sekitar 4,6 Hektare,” sebutnya.

Namun terkait temuan dugaan pengrusakan lingkungan, Pemkab Jember masih akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember.

Baca Juga  Kapolsek Baru Harapkan Kekompakan Layani Masyarakat Kedungadem

“Akan kita kaji dulu, kerusakannya sejauh mana. Tapi yang kita lihatkan sekarang hanya pandangan mata, bahwa ini sudah menjadi danau (dadakan),” tandasnya.

Perlu diketahui, untuk lokasi lahan pertambangan yang HPLnya dicabut di wilayah Gunung Sadeng, seluas kurang lebih 71,59 Hektare (Ha).

Sebanyak 10 perusahaan yang HPLnya dicabut, karena dari evaluasi yang dilakukan Pemkab Jember. Kesepuluh perusahaan itu dinilai tidak produktif dan menyalahi aturan. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakKasus BOP TPQ, Kajari Bojonegoro Ingatkan Para Saksi
Artikulli tjetërMenjaga Kemabruran, Anggota IPHI akan Digerakan Bantu Pemkab Jember

Tinggalkan Balasan