JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jember akan menertibkan keberadaan juru parkir liar di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Berdasarkan data Dishub, saat ini ada 328 petugas Juru Parkir (Jukir) resmi. Tugas mereka mengatur tata parkir kendaraan bermotor di beberapa titik wilayah jalan Jember.

Namun saat ini terdeteksi ada ratusan jukir liar yang menarik retribusi parkir secara ilegal. Keberadaan mereka selama ini masih diberi keleluasaan.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan Pemkab Jember sengaja tidak melakukan penertiban karena kondisi pandemi Covid-19 selama kurun waktu dua tahun ini.

Pasalnya selama pandemi banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan.

“Jukir liar itu kita biarkan dulu, kasihan. Bahkan aturan ketat (untuk melakukan penertiban Jukir liar) kita kendori dulu,” kata bupati saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela Kegiatan Pemberian Santunan Bagi 3 Keluarga Jukir yang Meninggal di Kantor Dishub Jember, Jumat (17/9/2021).

Agar retribusi parkir dapat membantu menambah penghasilan asli daerah (PAD), upaya penertiban akan dilakukan dinas terkait.

Baca Juga  Aksi Dukung Hakim Hukum Berat Dosen Cabuli Keponakan Sendiri

“Tapi dalam waktu dekat akan kita tertibkan,” sambungnya.

Selain upaya penertiban akan diupayakan untuk memberi legalitas dan perlindungan juru parkir.

“Terkait Jukir liar kita atur kembali, agar nantinya dimungkinkan bisa menjadi jukir resmi Pemkab Jember. Ini penting. Kalau kebutuhan kurang nanti dimungkinkan bisa jadi Jukir Resmi,” katanya.

Selain itu, lanjut bupati, dengan menjadi Jukir resmi Pemkab Jember. Nantinya bisa mendapat perlindungan diri, karena dapat diikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Loading...

“Program kami pada periode ini, kami mengikutkan para jukir itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai jaminan keselamatan kerja jika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia,” katanya.

Hal itu dibuktikan, dengan Bupati dan Forkopimda Jember juga BPJS Ketenagakerjaan. Memberikan santunan kepada 3 orang jukir yang meninggal dunia.

“Seperti yang kemarin ada yang meninggal (Petugas Jukir Pemkab Jember itu) 3 orang, masing-masing mendapat santunan Rp 42 juta. Jadi keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan. Ini adalah bentuk perlindungan para Jukir itu,” ungkapnya.

Baca Juga  Puluhan Warga Menjadi Korban Pungli PTSL Aparat Desa Kepanjen

“Sehingga dalam waktu dekat, akan kami tertibkan jukir liar itu. Kemudian jika dimungkinkan dan membutuhkan. Kita rekrut jadi Jukir Pemkab Jember,” sambungnya.

Terpisah menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono, sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Jukir juga adalah pekerja yang wajib mendapat perlindungan diri.

“Baik itu dari kecelakaan kerja, juga dari kematian. Para pekerja wajib mendapat perlindungan diri. Solusinya, ya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” kata Edy saat dikonfirmasi di Kantor Dishub Jember.

Saat ini ada 300 lebih jukir resmi Pemkab Jember yang ikut sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Total seluruh jukir pemkab ada 328 orang. Semua sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi peserta, saat bekerja dapat perlindungan jika kecelakaan. Jika meninggal, keluarga yang ditinggalkan dapat santunan,” katanya.

“Seperi sekarang, ada 3 jukir meninggal karena sakit. Masing-masing dapat Rp 42 juta,” imbuhnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaPelaku Pembobolan Puluhan SD dan SMP di Jombang Diringkus Polisi
Berita berikutnyaJatim Satu-satunya Provinsi di Indonesia Capai Level 1 Penanganan Covid-19

Tinggalkan Balasan