Pemilu 2019, Bawaslu Jatim Catat 5.597 Pelanggaran

17
Aang Kunaifi saat memaparkan hasil Temuan panggaran pemilu 2019 di Hotel Majapahit.

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mencatat 5.597 pelanggaran pemilu di Tahun 2019, dengan rincian 5 tindak pidana pemilu, pelanggaran Administrasi sebanyak 5.568, pelanggaran Hukum lainya 8 kasus dan bukan pelanggaran berjumlah 18.

Hal itu diungkapkan Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Aang Kunaifi saat Rapat Evaluasi gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan pemilu 2019, pada Senin (9/12/2019).

Ia mengungkapkan ada tiga kasus pelanggaran yang mendominasi dalam Pemilu 2019. Jenis pelanggaran antara lain pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), politik uang (money politics), disusul netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019.

“Sementara pelanggaran terkait netralitas ASN langsung kami limpahkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kami saat ini masih melakukan evaluasi. Seperri dari sisi pencalonan, napi koruptor masih menjadi polemik, bahkan hingga Pilkada serentak nanti,” paparnya.

Baca Juga  Peringkat Naik, Jember Menjadi Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya 2022

Banyaknya pelanggaran tersebut menjadi dasar evaluasi untuk penyelenggaraan Pilkada pada 2020 mendatang.

Loading...

“Evaluasi in tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi KPU dan peserta pemilu yang notabene menjadi pihak langsung dalam pelaksanaan pemilu,” tandasnya.

Aang Kunaifi menambahkan, Bawaslu juga menemukan 10 iklan kampanye media massa yang dianggapnya melanggar ketentuan.

“Lebih didominasi dari masalah di luar jadwal yang ditetapkan. Medianya memang tidak dikenakan sanksi tapi calegnya tetap kita tindak dengan larangan melakukan kampanye selama 7 hari saat masa kampanye,” ungkapnya.

Selain itu, kampanye melalui media sosial juga banyak ditemukan pelanggaran. Sebagai contoh, di aplikasi Facebook ditemukan tiga pelanggaran. Kemudian di Twitter ada satu pelanggaran, dan di Instagram ditemukan satu pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut di antaranya soal isu SARA, dan kampanye negatif yang kami temukan ada empat kasus.

Baca Juga  Polisi Tangkap Kawanan Pencuri Sepeda Motor di Bangkalan

“Untuk Facebook kita sudah koordinasi dengan pengelola lokal di Indonesia untuk memblokir akun yang bersangkutan. Sedangkan Twitter dan Instagram, kami sudah melakukan koordinasi dengan Infokom. Sebab kita akui, Bawaslu belum bisa menjangkau dua aplikasi medsos tersebut,” urainya. (*)

Reporter: Eko

Loading...
Artikulli paraprakBobol Rumah, Pemuda asal Ponorogo Sikat Dua HP di Surabaya
Artikulli tjetërHari Anti Korupsi, Kejari Bangkalan Sisakan Tiga Kasus Korupsi

Tinggalkan Balasan