Pemanfaatan Air Tanah De Djawatan, Pemua Pancasila Banyuwangi Somasi Perhutani Banyuwangi

107
Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zamroni SH, (dua dari kanan) bersama Anggota. FOTO: Istimewa

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) –  Terkait sumur bor di destinasi De Djawatan Benculuk, MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, akan Somasi Perhutani KPH Banyuwangi Selatan.

Tindakan ormas loreng hitam oranye ini adalah reaksi atas tantangan Bagus, Ketua pengelola De Djawatan agar pemanfaatan air tanah yang diduga ilegal tersebut dilaporkan pihak kepolisian.

“Somasi segera kita kirim ke Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, selaku instansi yang menaungi De Djawatan,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Jumat (12/6/2020).

Seperti diketahui, pengadaan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah di tempat wisata di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, ini diduga tanpa izin. Terlebih hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya.

Dari sini, pihak pengelola disinyalir telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Pengelola tanah De Djawatan Benculuk, yang berada dibawah naungan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, juga terindikasi terang-terangan menabrak Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kami sangat menyayangkan hal ini, apalagi si Bagus adalah karyawan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, seharusnya dia paham tentang regulasi,” ungkap Zamroni.

Baca Juga  Syaifuddin Minta Skema Pembiayaan Perpres 80 Direvisi

Terkait air tanah, lanjutnya, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dengan tegas menjelaskan bahwa air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dan di Pasal 58 ditegaskan bahwa pengusahaan air tanah untuk keperluan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha dan bahan pembantu atau proses produksi, baru bisa dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Dan itu harus melalui izin Bupati.

Loading...

Zamroni juga menyampaikan, jika sumur bor untuk pemanfaatan air tanah yang dibuat pengelola De Djawatan Banculuk, juga diduga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi No 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kata lain, saat pembuatan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah disinyalir tanpa izin, maka rawan terjadi penggelapan pajak daerah.

“Analisa kami, jika pemanfaatan air tanah De Djawatan ini benar ilegal, ada dugaan pelanggaran aturan, penyalahgunaan jabatan, wewenang dan indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum pengelola yang notabene juga pegawai Perhutani KPH Banyuwangi Selatan,” cetus Zamroni.

“Dan jika pemanfaatan air tanah tersebut benar ilegal, pimpinan harus tegas dengan memecat oknum pengelola yang juga pegawai Perhutani, karena juga terindikasi telah menabrak UUD 1945. Jika pimpinan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan tidak berani menindak tegas, berarti ada apa?,” imbuhnya.

Baca Juga  Kembangkan Pariwisata Daerah, Menparekraf Apresiasi Kinerja Bupati Bojonegoro

Sebelumnya, ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu atas pembuatan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah di destinasi De Djawatan Benculuk.

“Akan saya cek,” katanya.

Sementara itu, Bagus, Ketua pengelola destinasi De Djawatan Benculuk, bersikukuh bahwa pemanfaatan air tanah yang dia lakukan tidak melanggar aturan apa pun. Karena sumur bor menggunakan mesin pompa air. Bahkan dia menantang agar kejadian ini untuk dilaporkan pihak kepolisian.

Sebelum pelaporan dilakukan, dia meminta agar dasar hukum dimatangkan terlebih dahulu, sehingga laporan tidak setengah-setengah dan lebih tepat sasaran.

“Yang di Djawatan laporkan polisi saja, enak kan?,” tantang Bagus.

Meski sebelumnya berapi-api, belakangan Bagus mengelak jika dia menantang untuk dilaporkan polisi. Menurutnya, apa yang dia sampaikan adalah sebuah diskusi.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP MS Ferry, SIK, menjelaskan bahwa pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha wajib ada izin pemanfaatan air bawah tanah.

“Harus ada izin pemanfaatan air bawah tanah,” katanya terkait sumur bor untuk pemanfaatan air tanah di destinasi De Djawatan Benculuk, dibawah naungan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakHati-Hati Bawa Pulang Paksa Jenazah Covid, di Surabaya 4 Orang Jadi Tersangka
Artikulli tjetërPolisi Tangkap Pencuri Yamaha N-Max di Karang Empat Surabaya

Tinggalkan Balasan