Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

JEMBER,(Kabarjawatimur.com)- Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim buka suara terkait sikap kritis PDIP Jember kepada pemerintahan Bupati Hendy Siswanto yang berujung penolakan ikut membahas KUA-PPAS.

Alasan belum adanya rekomendasi Kemendagri terkait pengisian jabatan dengan pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) menjadi dasar sikap PDIP.

Menurut Halim sikap kritis yang dilakukan PDIP adalah bagian dari alam demokrasi saat ini. Sikap kritis dibutuhkan setiap pemerintahan asal bernilai korektif dan tidak asal kritis tanpa solusi.

Namun demikian, penolakan PDIP membahas KUA-PPA yang menjadi tahapan sebelum pembahasan RAPBD menurut politisi dari Partai Gerindra ini seolah berseberangan dengan jargon PDIP sebagai partai wong cilik. Penolakan tersebut seolah tidak berpihak kepada wong cilik.”Kemana keberpihakan PDIP kepada rakyat?,” kata Halim, Sabtu (20/3/2021).

Baca Juga  Pelepasan Komandan Puslatpurmar TNI AL 7 Lampon Diiringi Tari Gandrung Banyuwangi

Keputusan mengisi OPD dengan Plt yang dilakukan Bupati Hendy adalah bagian proses akselerasi agar Kabupaten Jember segera memiliki APBD. Tidak ada niatan untuk melanggar aturan yang ada.

”Pak Hendy ingin Jember punya APBD.Toh dulu bupati sebelumnya lebih banyak aturan yang dilanggar juga tidak ada sanksi apapun dari Mendagri,” katanya.

Loading...

”Kalau saya lihat tidak ada niatan lain bupati Hendy selain mempercepat proses APBD agar dapat segera memperbaiki semua fasilitas umum yang rusak selama masa pemerintahan Bupati Faida,” katanya.

Saat ditanya jika PDIP melalui fraksinya di DPRD tetap menolak, menurut Halim tidak menjadi masalah.”Tidak masalah itu kan nanti ada mekanisme di DPRD,” imbuh dia.

Baca Juga  Bantaran Sungai ini Masih Jadi Tempat Favorit Pemakai Sabu

Mekanisme sebelum melanjutkan pembahasan KUA-PPAS yang dimaksud adalah dengan musyawarah mufakat dan voting.”Ada proses musyawarah mufakat atau lobi lah dan kalau tidak berhasil di proses lobi ya kita lakukan voting,” jelasnya.

Lebih jauh Halim mengingatkan semua partai selama pemerintahan bupati sebelumnya kompak bersama-sama melakukan perlawanan dengan duduk bersama. Saat ini yang perlu dilakukan demi rakyat adalah dengan duduk bersama untuk menyelesaikan perbedaan pemikiran antar Fraksi yang ada di DPRD.

”Kita dulu sama-sama dulu berjuang bersama, tinggal duduk bersama cari persamaan dan buang perbedaan toh semua demi rakyat,” pungkas mantan Ketua KONI Jember itu.(*)

Reporter : Rio

Loading...
Berita sebelumyaTemuan Mayat di Jagir, Diduga Pelaku Jambret Jeburkan Diri ke Sungai
Berita berikutnyaBersama TNI-Polri, Siswa Budi Mulia Gowes Sambil Bagi Masker dan Suplemen

Tinggalkan Balasan