Pengurus DPC PDIP Jember saat rilis media,

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDIP Perjuangan Kabupaten Jember dukung pemerintah Kabupaten Jember melakukan percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember. Pernyataan itu disampaikan pengurus partai bertambang banteng moncong putih dalam rilis media, Sabtu (21/8/2021).

Terdapat 10 poin yang disampaikan dalam rilis tersebut. Dukungan percepatan pembahasan RPJMD terdapat dalam poin ke 8.

”PDI Perjuangan Kabupaten Jember dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten
Jember sepakat untuk dilakukan penyusunan dan pembahasan rancangan RPJMD
sampai dengan Pengesahan Perda RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
dengan cara maraton dan sungguh-sungguh, tetapi harus tetap mengikuti tahapan
yang ada sesuai dengan peraturan dan dibahas secara maksimal,” tertulis dalam pernyataan yang ditanda tangani Ketua dan sekertaris DPC PDIP Jember.

Baca Juga  H Kuhlaim Junaidi Dorong Pembangunan SMAN di Kabupaten Sidoarjo Ditambah

Namun demikian, PDIP meminta Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang digelar di hari yang sama oleh Pemkab Jember dibatalkan. Alasannya PDIP menyebut RPJMD terlambat penyusunannya dan menduga ada tahapan-tahapan yang dilanggar pihak Pemkab Jember penyusunan tersebut. Pernyataan ini tertuang dalam poin 9 dan 10.

Loading...

“Keterlambatan ini sejak semula sudah kami ingatkan, sehingga jika saat ini Bupati
berusaha untuk mengejar keterlambatan itu dengan menegasikan tahapan-tahapan yang diatur dalam dasar hukum penyusunan RPJMD maka kami menolak keras. Jangan situasi tidak normal menjadi alasan untuk melanggar aturan,
Bukankah saat ini kolaborasi itu sudah berjalan dengan baik? Bukankah pemerintahan dalam kondisi baik-baik?,” tertulis dalam poin 9.

Baca Juga  Kapolsek dan Kasat se-Jatim Dikumpulkan Kapolda, Ada apa?

“Karenanya kami menuntut untuk dibatalkan Musrenbang yang dilakukan hari ini,
sebelum tahapan lainnya sebagaimana kami jelaskan di atas dijalankan terlebih
dahulu,” pernyataan PDIP dalam poin 10.

Salah satu alasan PDIP menolak pembatalan Musrenbang karena publik belum mengetahui
apakah sudah ada surat kepala BAPPEDA provinsi Jawa Timur yang berisi masukan
terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Sebagaimana syarat penyusunan RPJMD, pasca Ranwal disetujui DPRD, pihak eksekutif atau Bupati harus melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaJaminan Pendidikan Gratis Kepada Rizma dan Adiknya
Berita berikutnyaTumbuhkan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi, GenBI Jember Adakan Gerakan Sadar Wisata Melalui Webinar

Tinggalkan Balasan