PCNU Banyuwangi Apresiasi Jokowi Cabut Perpres

Para jajaran Pengurus PCNU Banyuwangi

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi mengapresiasi kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Kami baru saja selesai musyawarah dan memberikan pernyataan sikap terkait lampiran Perpres tersebut,” tegas Ketua PCNU Banyuwangi H. Moh. Ali Makki, Selasa (2/3/2021) siang.

Munurut Gus Makki, lanjutnya, baru saja musyawarah berakhir, selang satu jam kemudian muncul berita jika Presiden Joko Widodo yang telah mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Mendengar keterangan presiden dalam video yang beredar itu, PCNU mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang telah mencabut item yang ada dalam perpres tersebut.

“Berarti Presiden peka terhadap suara-suara dari bawah,” kata Gus Makki yang juga pengasuh Ponpes pesantren Bahrul Hidayah, Dusun Rayud, Desa Parijatah Kulon, Srono ini.

Loading...

Sebelumnya, dalam musyawarah bersama dengan Badan otonom (Banom) NU menyatakan sikap penolakan terhadap isi lampiran Perpres nomor 10 Tahun 2021 yang menyatakan/menyebutkan bahwa wilayah yang diperbolehkan investasi minuman keras atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua, disesuaikan budaya dan kearifan setempat.

“Ini berarti sama saja menjustifikasi daerah-daerah tersebut telah memiliki budaya minuman keras atau beralkohol,” tambah Katib Syuriyah PCNU Banyuwangi, Kiai Sunandi Zubaidi.

Atas pertimbangan itu, PCNU Banyuwangi menyatakan menolak segala bentuk kebijakan yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan/atau minuman beralkohol yang sudah secara jelas diharamkan oleh agama dan menimbulkan kemudaratan bagi anak bangsa.

PCNU Banyuwangi juga mendorong pemerintah agar dalam memperkuat investasi ekonomi tidak menegasikan potensi kerugian dan/atau disinsentif pada pembangunan sumber daya manusia yang berketuhanan.

Bahkan, PCNU Bumi Blambangan ini juga mengimbau agar warga nahdliyin di Banyuwangi tetap menjaga situasi dan kondusivitas di lingkungan masing-masing demi ketertiban bersama, serta tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama yang lebih besar. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaAnggota DPR RI Wihadi Wiyanto Ajak Stakeholder Ikut Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi
Berita berikutnyaBojonegoro Jadi Tempat TMMD ke-110 di Jawa Timur

Tinggalkan Balasan