Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adis Kadir (tengah) didampingi Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar Supriansa (kiri), dan Ketua DPP Partai Golkar bidang MPO Meutya Hafid (kanan) dan Nurul Arifin (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Jakarta (Kabarjawatimur.com)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin telah nonaktif sebagai kader Partai Golkar pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pemberi suap pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.

“Di Partai Golkar, ada AD/ART (yang mengatur status nonaktif), tadi sudah saya sampaikan, sementara waktu (status Azis) dinonaktifkan,” ujar Adies Kadir, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

Adies menerangkan, Partai Golkar memberi kesempatan kepada kader untuk berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya. Oleh karena itu, Azis akan menerima kesempatan untuk fokus menghadapi kasusnya di KPK RI.

“Kesempatan itu diberikan sebagaimana amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi,” sebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Baca Juga  Haus Inspirasi dan Kreatifitas, CBS Jalasenastri AAL Ikuti Pelatihan Keterampilan Sospeso Transparente

Namun demikian, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai kader Partai Golkar. Oleh karena itu, pihak partai siap memberi pendampingan hukum kepada Azis Syamsuddin.

Loading...

“Partai Golkar akan memberi bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader,” beber Adies.

Namun, apabila Azis telah menunjuk penasihat hukum lain, maka Partai Golkar akan mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya.

Adies juga menyampaikan Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” tandas Adies.

Baca Juga  Bocah 12 Tahun di Surabaya Diduga Jadi Korban Penculikan

KPK RI di Jakarta pada Sabtu (25/9/2021) dini hari menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), yang diduga sebanyak Rp3,1 miliar.

“Suap itu diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Ketua KPK RI Firli Bahuri saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/9/2021). (*)

Editor: Rizky Rahim

Loading...
Berita sebelumyaBawa 5 Kilo Sabu, Wanita ini Mengaku Buat Biaya Kuliah Anak
Berita berikutnyaKaget Banting Setir, Avanza Disopiri ABG Tabrak Tiang Telkom

Tinggalkan Balasan