P-APBD ‘Gosong’ Pemkab Jember Kembali Gunakan Perkada

1376

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Gubernur Jawa Timur menolak memberikan persetujuan atas Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember (PAPBD) tahun 2021. Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut awak media berusaha mengkonfirmasi kepada sejumlah pejabat Provinsi Jawa Timur.

Namun Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra tidak menjawab pesan WA. Sedangkan Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jempin Marbun mengarahkan agar menghubungi Kepala BPKAD Provinsi, namun setali tiga uang Kepala BPKAD Provinsi Bobby tidak menjawab pesan WA maupun membuka telpon selulernya saat dihubungi.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi mengaku mendengar penolakan tersebut. Namun hingga sekarang menurut pria yang akrab dipanggil Ra Itqon itu belum menerima surat atas penolakan Perda PAPBD yang diajukan Pemkab Jember.

Baca Juga  Kapolres Bareng Bupati Magetan Pimpin Apel Gelar Pasukan Pamor Keris

“Katanya sih begitu, tapi aku sampai detik ini belum menerima surat resminya,” katanya melalui pesan WA.

Kepastian ditolaknya PAPBD terjawab setelah Sekertaris Kabupaten Jember Mirfano saat dikonfirmasi membenarkan.

“Iya benar ditolak gubernur, karena 14 hari terlambat,” katanya Kamis malam (28/10/2021).

Saat ditanya apa pengganti Perda APBD sebagai dasar mengeluarkan anggaran, Mirfano kemudian menyebutkan bupati dapat mengunakan Peraturan Bupati (Perbup).

Loading...

“Bisa pakai Perbup atau Perkada (peraturan kepala daerah),”sebutnya.

Sedangkan saat dtanya apakah penolakan PAPBD berpengaruh pada proyek multiyears atau tahun jamak, Mirfano secara tegas menjawab proyek tahun jamak tetap dilanjutkan.

“Kalau multiyearskan jalan, kan ndak masuk PAPBD,” tegas Mirfano.

Penggunaan Perbup atau Perkada APBD ataupun Perkada P-APBD di Kabupaten Jember telah beberapa kali terjadi. Pada tahun 2020 lalu di era Bupati Faida juga menggunakan Perkada untuk APBD maupun Perkada P-APBD.

Baca Juga  Guru Les Piano Digorok Tukang Servis TV di Kamar Mandi

Penyebabnya perseteruan Bupati dengan DPRD Jember yang berujung pada keterlambatan pembahasan Perda APBD 2020, PAPBD 2020 dan Perda P-PAPBD 2021.

Sedangkan pada era Bupati Hendy di awal pemerintahannya juga menggunakan Perkada yakni Perkada mendahului APBD, karena saat itu APBD 2021 belum dibahas.

Dengan menggunakan Perkada atau Perbup, Pemkab Jember tidak bisa leluasa menggunakan anggarannya. Dengan Perkada setiap pemerintah daerah hanya bisa menggunakan 1/12 dari anggarannya untuk memenuhi kebutuhan rutin seperti gaji maupun kebutuhan darurat dan mendesak. Sedangkan Pokir DPRD yang tidak darurat kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaModusnya Muntah-Muntah, 3 Pria ini Embat Barang Penumpang Bemo
Berita berikutnyaPolda Jatim Datangi Rumah Atlet Asal Tuban, Ini Sebabnya.?

Tinggalkan Balasan