Otokritik, Ketua Fraksi PKB Nilai Anggota DPRD Langgar Tatib

0

JEMBER,(kabarjawatimur.com) – Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2021 yang tertunda hingga 3 kali tidak seharusnya terjadi. Atas kondisi tersebut Fraksi Kebangkitan Bangsa atau FKB melakukan otokritik kepada sejawatnya di DPRD Jember.

Ketidak hadiran sebagian besar anggota DPRD Jember dinilainya melanggar tata tertib dewan. Pasalnya dalam tata tertib rapat paripurna, terjadinya deadlock tidak pada pembahasan LPP APBD. Namun bisa terjadi, saat dilakukan pembahasan rapat paripurna Perda APBD.

Terkait tertundanya rapat paripurna soal LPP APBD 2021, Hafidi mendesak Pimpinan DPRD Jember. Untuk segera melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur.

“Sebetulnya polemik ini, lepas dari kepentingan pribadi atau golongan. Semua yang dilakukan DPRD harus berdasarkan aturan. Kami ada tata tertib dari sebuah dasar gerakan. Kebijakan ataupun keputusan yang harus diambil legeslatif,” kata Hafidi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (1/8/2022).

Baca Juga  Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir Perjuangkan Kepentingan Masyarakat

“Menyikapi kasus ini, kalau saya pribadi kita kembali ke tatib. Sesuai tatib, jika ada penundaan semacam ini. Paripurna untuk menyebutkan APBD, tapi soal LPP tidak disebutkan di Tatib ini,” sambungnya.

Loading...

Dirinya membenarkan, lanjut Hafidi, dalam rapat paripurna ada syarat 2/3 anggota DPRD Jember. Untuk harus datang saat Rapat Paripurna.

Namun kemudian, lanjut legislator dari PKB ini, dengan adanya penundaan rapat sampai tiga kali. Maka dapatnya disikapi, unsur Pimpinan DPRD Jember untuk segera melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim.

“Maka unsur pimpinan DPRD Jember, harus konsultasi kepada Gubernur untuk mencari jalan tengah. Kalau dibiarkan, maka masyarakat lepas suka tidak suka. Punya penilaian, DPRD Jember seakan-akan menghambat. Padahal apa yang kita lakukan sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Baca Juga  Polisi Tangkap Kawanan Pencuri Sepeda Motor di Bangkalan

“Ini adalah ranah politik, tentu ada celah. Maka jalan satu-satunya itu. Dengan adanya persoalan ini, harus dari P-APBD menjadi APBD. Tapi karena tidak diatur di Tatib, maka menurut saya pribadi. Kalau ada argumen, maka tentu harus lewat KUAPPAS. Jadi kalau bisa ada celah, baik saran atau keputusan dari gubernur,” sambungnya.

Adanya desakan untuk segera melakukan komunikasi, kata Hafidi, karena dikhawatirkan. Dari molornya pembahasan ataupun penetapan LPP APBD, akan berdampak kepada kepentingan masyarakat Jember.

“Ini posisi sekarang, jika tidak diselesaikan. Perubahan APBD akan molor. Tentunya efek-efeknya kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakDalam Rumah Tambak Asri, Polisi Temukan Belasan Poket Narkotika

Tinggalkan Balasan