Orang Kaya Terima Bansos Diharap Mundur

49
Wibagio Suharta, Kepala Dinsos Bangkalan

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)- Persoalan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya clear. Warga kelas menengah keatas atau orang kaya masih saja terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta tak menampik adanya orang kaya ataupun warga yang tinggal dirumah mewah menerima bansos. “Banyak rumah mewah yang mendapatkan bantuan,” ungkapnya, Kamis 7 April 2022.

Bantuan tidak tepat sasaran itu terungkap setelah Dinas Sosial melakukan lebelisasi atau menandai disetiap rumah penerima bansos dengan tulisan cat yang mencolok.

Menurutnya, labelisasi rupanya cukup efektif untuk menekan orang kaya penerima PKH maupun BPNT untuk mengundurkan diri sebagai penerima. Tetapi tak semuanya begitu, sebagian ‘orang kaya’ lain menolak mundur dan mempermasalahkan rumahnya diberi label penerima bantuan.

Baca Juga  Pembayaran Project JTB Kepada Vendor dan Kontraktor di Bojonegoro Segera Dituntaskan

“Yang tidak mengundurkan diri akan menjadi catatan timkor BSP (tim koordinasi bantuan sosial pangan) untuk kemudian dihapus secara otomatis,” imbuhnya.

Loading...

Sebelum melakukan lebelisasi, Dinas Sosial beserta Muspika melakukan sosialisasi kepada kepala desa setempat bahwa ada kebajikan lebelisasi penerima bansos dari pemerintah. Wibagio memaparkan, jumlah penerima bansos BPNT di Bangkalan sebanyak 81.451 keluarga. Sedangkan penerima PKH sebanyak 45.644 penerima manfaat.

Sementara Komisi D DPRD Bangkalan mendukung program labelisasi itu demi memastikan program bansos benar-benar tepat sasaran.

“Salah satu labelisasi salah satu cara memutuskan mata rantai keluarga PKH dan BPNT yang dianggap sudah sejahtera,” Kata Ketua Komisi D, Nurhasan.

Menurut dia, labelisasi merupakam program yang sudah lama, sehingga harus segera ada gerakan yang masif di 18 Kecamatan. Bila ada kendala di bawah pihaknya berharap Dinsos bisa menyampaikan kepadanya.

Baca Juga  Hasil Hearing Komisi I DPRD Gresik, Plt Kadis PMD Bersalah Soal Pungli Atribut Kades

“Kalau masyarakat atau kepala desanya yang tidak mau, kita akan dorong pak Bupati saat rapat dengan camat untuk mensosialisasikan label itu,” tandasnya. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Artikulli paraprakBupati Bojonegoro Harapkan Potensi Sumur Kolibri, Penyokong Hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi Negara
Artikulli tjetërPolisi Santri Polda Jatim, Wujudkan SDM Unggul di Era Police 4.0

Tinggalkan Balasan