Operasional Bongkar Muat Dihentikan, PT GJT Berupaya Cari Solusi Terbaik

24
Jajaran Direksi PT GJT saat memberikan penjelasan kepada para wartawan.

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Menyikapi dihentikannya operasional bongkar muat batubara, pihak PT Gresik Jasa Tama (GJT) berupaya mencari solusi terbaik. Pasalnya, penghentian ini dinilai sangat merugikan bagi pihak GJT yang mengaku tekor Rp 8 miliar selama sebulan tidak beroperasional.

Penghentian operasional bongkar muat ini berawal dari aksi penghadangan warga terhadap truk pengangkut batubara yang keluar masuk di dermaga GJT pada 8 November 2019. Selanjutnya warga juga mengadu ke kantor DPRD Gresik pada 20 November 2019.

Dari hasil rapat dengar pendapat bersama komisi III, akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa pihak dewan menerima aspirasi warga terdampak, agar PT GJT menghentikan kegiatan bongkar muat batubara. Dengan catatan bila ada peraturan yang lebih tinggi maka kesepakan itu tidak bisa dijalankan.

Baca Juga  Jalin Sinergitas, Kepala Kantor Imigrasi Kunjungi Wali Kota Jakarta Utara

Direktur Utama PT GJT Rudy Djaja Siaputra mengatakan, dampak dari penghentian operasional bongkar muat ini pihak perusahaan terpaksa memberhentikan 27 tenaga kerja lepas (THL) dan merumahkan karyawan tetap sebanyak 93 orang.

Loading...

“Apabila penghentian bongkar muat ini terus berlanjut maka kami akan mem-PHK sedikitnya 120 pekerja lainnya. Bukan hanya kita yang merugi, tapi perusahaan penambang dan penerima pasokan batubara juga ikut dirugikan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan dan Personalia Umum PT GJT Edi Hidayat berharap, persoalan ini segera ada solusinya. Ke depan pihaknya akan kembali menemui pihak DPRD Gresik agar dapat menemukan solusi terbaik.

“Karena sejauh ini kita sudah mengikuti aturan. Mulai dari pemasangan jaring dan penghentian operasional saat angin berhembus ke pemukiman warga. Bahkan kita juga sudah membentuk forum komunikasi warga dan rutin menyalurkan CSR kepada warga terdampak,” ungkapnya.

Baca Juga  Kalapas Tuban Apresiasi Bantuan Sapi Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto

Terkait adanya permintaan warga untuk dilakukan relokasi, lanjut Edi, pihaknya sudah menyampaikan ke pusat. Namun dari Dirjen Perhubungan menolak permintaan tersebut.

“Pihak KSOP sudah mengusulkan ke Dirjen Perhubungan tapi ditolak,” imbuhnya. (*)

Reporter : Azharil Farich

Loading...

Tinggalkan Balasan