Oknum RSUD Halangi Tugas Pers, Jurnalis Bojonegoro Gelar Aksi

107

BOJONEGORO (Kabarjawatimur.com) – Peristiwa penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh oknum petugas keamanan RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo Bojonegoro beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Hari ini, Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers menggelar aksi di halaman kantor DPRD Bojonegoro, sebagai bentuk kecaman atas sikap RSUD kepada pekerja pers. Selasa (04/01/2022).

Dalam orasinya, para perwakilan organisasi pers menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan pihak RSUD Bojonegoro adalah sikap yang tidak seharusnya dilakukan, karena pers memiliki tugas untuk menggali informasi, terlebih saat itu liputan dilakukan diruang publik dan fasilitas umum milik pemerintah.

Sekretaris SMSI Kabupaten Bojonegoro, Kustaji menyampaikan keprihatinannya terhadap pelarangan atau penghalangan liputan yang menimpa rekan salah satu media, karena hal tersebut sangat menciderai tugas dari kebebasan pers.

“Ini mematikan kebebasan pers, khususnya bagi yang memiliki tugas atau kerja diwilayah kabupaten Bojonegoro. Dan peristiwa itu, murni keteledoran pihak rumah sakit, bagaimana bisa RSUD kelas tipe B harus mengalami listrik padam hingga 30 menit, jelas itu merugikan masyarakat atau pasien,” ungkapnya dengan lantang.

Baca Juga  Rektor UTM Berikan Penghargaan pada Prodi, Dosen, Tendik dan Mahasiswa Berprestasi

Dalam kesempatan yang sama, Edi Kuncoro salah satu jurnalis media online turut meneriakan orasi, bahwa kedatangan mereka adalah untuk kemerdekaan kebebasan pers, sebab pekerja pers dilindungi oleh undang undang dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai kode etik jurnalistik.

Loading...

“Kita tidak iri dengan media yang berpihak di sana, namun entah itu siapa saja pejabatnya secara tegas kita tidak boleh takut dan harus melawan, sebab tugas kita mencari informasi untuk masyarakat,” teriaknya.

Guna mendengar aspirasi dari Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers, Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro mengajak mereka berdiskusi di ruang paripurna.

Adapun pernyataan sikap yang disuarakan dalam aksi adalah sebagai berikut :
1. Pers bebas mutlak memberikan informasi kepada masyarakat termasuk dalam memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, agar masyarakat mengetahuinya.
2. Meminta kasus penghalangan liputan ditindaklanjuti sesuai UU Pers.
3. Pers bebas memuat pemberitaan tentang segala jenis peristiwa/kasus/kejadian yang melibatkan pejabat negara.
4. Mendesak agar APH menegakkan UU Pers dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Baca Juga  Tebu Tidak Diangkat Diduga Mengalami Kerugian, Berikut Penjelasannya

Disisi lain, Ketua SMSI Kabupaten Bojonegoro, Sasmito Anggoro menyampaikan bahwa berita-berita yang seharusnya layak diinformasikan kepada masyarakat, justru ditandingkan bahkan diplintir dengan berita dari media yang berpihak pada kepentingan penguasa.

“Sebab yang ada di Bojonegoro adalah mendeskriditkan kami, memusuhkan kami dengan media dan jurnalis lainnya,” pungkasnya.

Teks Foto : Para jurnalis saat melakukan aksi

Reporter : Pradah Tri W

Loading...
Artikulli paraprakBeraksi di Hiburan Pantai Kenjeran, Copet Ditangkap Polisi
Artikulli tjetërPencarian Korban APG Semeru Dihentikan, Bupati Lumajang Beri Penghargaan Biddokkes Polda Jatim

Tinggalkan Balasan