OJK dan APPI: Perusahaan Pembiayaan Berhak Putuskan Kebijaksanaan Kredit

269
Logo APPI

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Tentang pernyataan presiden RI Joko Widodo selama tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga satu tahun.

Pernyataan tersebut diutarakan pada saat presiden Joko Widodo mengelar rapat konferensi video bersama para Gubernur, pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Namun beberapa ketentuan tentang kelonggaran angsuran kredit dengan dan bunga selama satu tahun, belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh Perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

Sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan informasi terbaru tentang peraturan kepada Perusahaan Pembiayaan di tengah wabah non alam COVID-19.
Hal tersebut dilakukan terkait dengan informasi yang simpang siur dan lebih menjurus ke HOAX sehingga pihak OJK melalui juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot.

Keputusan pada Senin (30/3/2020) ber Nomor: 04C-SPI (Perusahaan Pembiayaan) tentang Pengumuman Restrukturisasi/keringanan bagi Debitur Perbankan dan perusahaan Pembiayaan yang terkena dampak COVID-19.

Baca Juga  Kenapa Tebu di Kebun PTPN XII Kalikempit Tidak Dimuat ?

Sekar Putih Djarot sebagai juru bicara OJK memberikan keterangan, terkait perihal informasi terbaru yang telah dikeluarkan oleh
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia )(APPI).
APPI memberikan keterangan bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan warga Indonesia khususnya.

Loading...

“Sebagai bentuk kepedulian yang diberikan oleh APPI dibawah pengawasan pihak OJK, menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada para debitur yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona,” ujar Sekar Putih Djarot, Juru bicara OJK.

Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang dapat ditawarkan antara lain, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, atau jenis restrukturisasi (keringanan) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.

Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh debitut terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
-Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp.10 Miliar.
-Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM serta jasa dibidang Pariwisata (kasa hiburan atau transportasi).
-Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona.
-Pemegang unit kendaraan /jaminan; dan e. Kriteria Iain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

Baca Juga  Warga Antusias, BINDA Jatim Bersama Dinkes Bojonegoro Gelar Vaksinasi

Tata cara pengajuan restrukturisasi (keringanan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara, -Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan.
-Pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan.
– Persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.

Reporter: Rusmiyanto

Loading...
Artikulli paraprakTokoh Agama di Gresik Sepakat, Salat Jumat dan Jamaah 5 Waktu Ditiadakan
Artikulli tjetërACC Tidak Bebaskan Angsuran Kredit Selama Bencana Non Alam COVID-19

Tinggalkan Balasan