Aminatun Habibah didampingi seorang psikiater anak usai mendatangi korban pelecehan seksual di Desa Bangeran, Kecamatan Dukun, Gresik.

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Gresik pada akhir-akhir ini, membuat prihatin Aminatun Habibah, Cawabup Gresik sekaligus pemerhati perempuan dan anak.

Wanita yang akrab disapa Neng Min ini mengungkapkan, bahwa anak korban pelecehan seksual harus dijamin masa depannya. Hal ini disampaikan Neng Min saat menemui salah seorang korban pelecehan seksual di Desa Bangeran, Kecamatan Dukun.

“Seharusnya ada tindakan serius. Tidak hanya sekedar didatangi saja. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pendidikan dan masa depannya. Termasuk program jangka panjangnya,” ujarnya, Selasa (21/7/2020).

Keprihatin itu didasari Neng Min karena dirinya merupakan salah satu pendiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Gresik. Dia lalu menyoroti soal minimnya anggaran pemerintah daerah dalam hal PPA.

Baca Juga  KWG Gandeng Smelting dan UMJ Gelar UKW Angkatan Pertama
Loading...

“Selama ini anggarannya sangat minim. Ketika sosialisasi saya bersama teman-teman, kadang mengeluarkan biaya pribadi. Tidak ada anggaran khusus,” ucapnya wanita yang juga menjabat Kepala Sekolah SMK Assa’adah Bungah ini.

Menurutnya pemerintah daerah harus mempunyai inisiatif untuk mengalokasikan dana di APBD. Khususnya untuk penanganan kasus yang menyangkut perempuan dan anak.

“Biar ketika ada kasus seperti ini dapat ditangani secara cepat oleh tim pendamping perempuan dan anak,” pungkasnya.

Dia menegaskan, persoalan pelecehan seksual ini bukan hanya sekedar penanganan, melainkan harus ada tindakan pencegahan. Karena sejauh ini hanya sebatas penyelesaian hukum untuk menjerat pelaku.

“Sejauh ini Pemkab Gresik kan tidak pernah ada upaya pendekatan trauma healing ke korban. Lalu edukasi ke pihak keluarga agar bisa mengontrol si anak menjadi korban pelecehan. Mungkin karena minimnya anggaran, kerjanya kurang serius,” tegasnya. (*)

Baca Juga  George Hiperhu: Penarikan Royalti Harus Transparan

Reporter : Azharil Farich

Loading...
Berita sebelumyaUMKM Banyuwangi Mulai Bangkit Sejak Pandemi
Berita berikutnyaKasus Djoko Tjandra, Menkumham Diminta Cabut SK Nomor SEK-124.KP.04.01, Bukan Tunda Keberangkatan

Tinggalkan Balasan