Menelisik Polemik BPNTD Tuban, Ratusan Juta Disinyalir Menguap Di 2021

38

TUBAN (Kabarjawatimur.com) – Bungkamnya Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban terkait polemik bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), menyulut beberapa pihak untuk menelisik lebih jauh permasalahan tersebut.

Salah satunya adalah persoalan pengeprasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2021, yang tidak disertai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Mengutip dokumen lampiran Perbup Tuban tentang belanja APBD 2021, belanja dinas sosial program BPNTD telah dianggarkan sebesar Rp 5.835.720.000 untuk 4.421 penerima selama satu tahun.

Namun berdasarkan data yang diperoleh pewarta, sejumlah 4.421 KPM tersebut dikepras oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tuban menjadi 4.258 KPM, sehingga memunculkan selisih sebanyak 163 KPM dan secara otomatis terdapat selisih anggaran dari yang ditetapkan sebelumnya.

Loading...
Baca Juga  Duh, Oknum Anggota Satpol PP Kota Surabaya Diduga Jual Barang Sitaan

Dapat disimpulkan bersama, estimasi anggaran yang muncul dari 163 KPM tersebut selama satu tahun adalah, 163 x 110.000 x 12 bulan = Rp 215.160.000, dan nilai ratusan juta tersebut disinyalir menguap.

Seluruh dugaan diatas diperkuat adanya dokumen nota droping beras PT. Mahkota Surya Nusantara kepada para agen di Tahun 2021, dari jumlah total pengiriman selama satu tahun hanya terhitung untuk 4.258 KPM, sedangkan anggaran yang ditetapkan adalah untuk 4.421 KPM.

Sementara Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Eko Julianto saat kembali dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, masih tidak beraedia menjawab. (*)

Reporter : Pradah Tri W

 

Loading...
Baca Juga  Pemotor di Surabaya Tewas Terlibat Laka Kontra Sedan
Artikulli paraprakTemuan Mayat Perempuan di Jabon, Sidoarjo Diduga Korban Pembunuhan
Artikulli tjetërSepulang dari JMP Pria di Surabaya Ditangkap Polisi

Tinggalkan Balasan