Menakar Penegakan Hukum di Gresik, KWG Gelar Talk Show Ngopi Hukum

35

GRESIK (kabarjawatimur.com) – Dengan gencarnya Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Gresik akhir-akhir ini, baik oleh lembaga penegak hukum KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, maka Komunitas Wartawan Gresik (KWG) pun berinisiatif menggelar acara Ngopi Hukum bertajuk ‘Menakar Penegakan Hukum di Gresik’

Acara berkonsep talk show ini dilaksanakan di Ballroom Hotel @Hom Premiere Jalan Kalimantan Perumahan GKB Gresik, pada Selasa (26/03/2019) malam. Sejumlah kalangan pun dihadirkan mulai dari penegak hukum, pejabat pemerintahan, politisi hingga praktisi hukum (pengacara).

Dengan dipandu oleh moderator cantik dari SBO TV Agnes Santoso, ngopi hukum kali ini menghadirkan para narasumber antara lain, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, Ketua PN Gresik Farnsiskus Arkadeus, Kasi Intel Kejari Gresik R Probo Sutopo dan Asisten I Pemkab Gresik Tursilowanto Harijogi yang mewakili Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

Setelah para narasumber memberikan pemaparan satu persatu, moderator lantas mempersilahkan hadirin bertanya. Salah seorang pengacara bernama Fajar Trilaksana lalu mengawali pertanyaan terkait penanganan perkara korupsi di Kejari Gresik.

“Kejaksaan sejauh ini sudah melakukan penanganan kasus korupsi yang menyeret beberapa pejabat di Gresik. Namun kenapa dalam perkara itu hanya menjerat satu tersangka. Saya kira korupsi itu korporasi yang tidak bisa dilakukan satu orang,” ucap Fajar.

Dia lalu mencontohkan beberapa kasus. Antara lain kasus pemotongan jasa kapitasi BPJS Kesehatan yang menjerat Kepala Dinas Ksehatan (Dinkes) Gresik kala itu Nurul Dholam. Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor dia lalu divonis 6 tahun penjara.

Baca Juga  Empat Desa di Kecamatan Soko Tuban Akan Ikuti Pilkades Serentak 2022

Selanjutnya, kasus korupsi pemotongan anggaran di tiga kegiatan Car Free Day, Paskibraka, dan Gowes Pesona Nusantara yang menjerat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Gresik Jairudddin.

“Dan terakhir kasus OTT di kantor BPPKAD Gresik yang menjerat Plt BPPKAD M. Mukhtar. Kala itu tim jaksa menemukan barang bukti uang tunai Rp 537 juta yang diduga hasil pemotongan jasa pungut pajak yang sedianya dibagikan kepada pegawai BBPKAD,” ungkapnya.

Pertanyaan selanjutnya dari salah seorang pengacara bernama Ali Mukhsin. Dia menyoroti terkait penegakan hukum yang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Sehingga muncul kesan di masyarakat rasa keadilan tidak ada,” katanya.

Tak ketinggalan Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim juga ikut berkomentar. Dia meminta kepada aparat penegak hukum agar dalam penanganan kasus jangan ada catatan.

Loading...

“Semua kasus yang ditindak harus sesuai prosedur hukum. Dan yang terbukti harus ditindak supaya tidak ada opini buruk dari masyarakat,” tegas Nurhamim.

Disusul kemudian Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik Nurul Yatim ikut menanggapi. Pihaknya menanyakan kepastian pelaksanaan perjanjian kerjasama, terkait kesalahan adiministrasi dan pidana.

“Saat ini banyak kepala desa yang resah atas laporan-laporan dari masyarakat yang belum tentu jelas kebenarannya. Salah satu contoh pengaduan yang disampaikan di media sosial, tiba-tiba ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Padahal setelah diusut akun medsosnya abal-abal,” cetusnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan itu, Bayu Probo Sutopo lalu menyatakan, bila pihaknya dalam penegakan hukum dipastikan tidak tebang pilih. Dia pun tidak menampik dari 3 kasus korupsi yang ditangani kejari tersangkanya masing-masing satu.

Baca Juga  Tim Rescue SIGAP INDONESIA Bantu Korban Banjir dan Longsor di Garut

“Semua tersangka yang telah kita tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan untuk menentukan tersangka lain dalam kasus yang dimaksud diperlukan bukti yang cukup juga,” kata Bayu.

Di sela-sela obrolan, Agnes Santoso bertanya kepada Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, terkait kasus OTT di Inspektorat Gresik pada 5 September 2018. Kenapa hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka.

Wahyu pun menjawab bila kasus tersebut masih ditangani Satreskrim. Kini pihaknya masih membutuhkan bukti yang cukup kuat termasuk keterangan ahli. “Semua masih dalam proses,’ ungkanya.

Dia menambahkan, dalam penanganan kasus ini polisi masih mengedepankan pertimbangan. “Saat ini kan menjelang Pemilu. Jadi jangan sampai menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Tursilo Harijoga menambahkan, Pemkab Gresik sangat komitmen dalam penegakan aturan dan hukum. Oleh karena itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto terus melakukan upaya preventif melalui pengawasan internal dengan menggandeng penegak hukum.

“Upaya tersebut telah banyak membuahkan hasil. Seperti baru-baru ini Pemkab Gresik menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kecamatan Gresik dan Sangkapura. Tapi kalau masih ada ASN terseret hukum itu sebuah konsekuensi,” pungkasnya.

Reporter: Azharil Farich
Editor: Rizky

 

Foto dari kiri : Asisten I Pemkab Gresik Tursilo, Kasi Intel Kejari Gresik R Bayu Probo Sutopo, Ketua PN Gresik Farnsiskus Arkadeus, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro dan Moderator Agnes Santoso

Loading...
Artikulli paraprakUlar Sanca 5 Meter,Hebohkan Tempat Hajatan di Kota Blitar
Artikulli tjetër“Jangan Coba Coba Cerita” Ancam Bapak Tiri warga Surabaya ini

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan