Memilih Bumbung Kosong Bagian dari Demokrasi

40
Herry Santoso

Oleh : Herry Santoso

Pilkada Serentak 2020

FENOMENA bumbung kosong di Pilkada 2020 khususnya Kabupaten Kediri belakangan semakin menyeruak atmosfer politik di ‘Bumi Jayabaya’ tersebut. Kecenderungan mencoblos bumbung kosong atau kolom kosong sebagai manifestasi demokrasi semakin menguat di masyarakat Kabupaten Kediri.

Sebab masyarakat umumnya selalu berasumsi

  1. Mendambakan seorang pemimpin yang berpengalaman
  2. Mempertahankan keberhasilan Kediri dalam upaya mewujudkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan yang merata

  3. Ingin memilih calon pemimpin yang dalam proses penyaringannya benar-benar dilakukan dari bawah dan bukan calon pemimpin drop-dropan/karbitan

  4. Menjebatani aspirasi masyarakat bawah yaitu menginginkan seorang pemimpin yang selama ini sudah dikenal oleh rakyat Kediri.

Keempat indikator tersebut yang sejatinya menjadi “ruh” daripada suksesi kepemimpinan di daerah ternasuk di Kabupaten Kediri. Sebab rakyat Kabupaten Kediri tidak ingin terjebak istilah buy a cat in a sack (membeli kucing dalam karung) yang pada beberapa kasus demokratisasi di Indonesia hanya akan melahirkan figur pemimpin yang identik dengan pembodohan rakyat dalam belajar berdemokrasi foling the people into learning democracy, sebab di banyak kenyataan pemimpin drop-dropan tak lebih sekadar tipe pemimpin yang “ujug-ujug” datang sebagai “pemburu kekayaan” dengan cara menjarah segala potensi yang ada di daerah (the type of ruffian leader who would plunder the wealth of the people)

Loading...
Baca Juga  Hari Ini Banyuwangi Demo Tolak Omnibus Law

Bumbung Kosong

Di sisi lain fenomena merebaknya ‘bumbung kosong’ di Pilkada Serektak 2020 khususnya di Kabupaten Kediri sebagai pertanda bahwa telah terjadi “kebuntuan demokrasi” lantaran terkooptasi oleh indoktrinasi politik yang bersifat top down (instruksi dari atas ke bawah) yang seolah-olah merampas hak-hak rakyat. Kebuntuan demokrasi juga cenderung terjadi jika:

a. Hanya orang pusat yang merasa paling punya hak mengatur masyarakat di daerah.

b. Hanya orang pusat yang merasa paling mampu menentukan nasib masyarakat di daerah dan

c. Jika “hak” berdemokrasi orang daerah berganti menjadi sebuah “kewajiban“.

Ketiga indikasi itu yang pada digilirannya tidak mampu mendewasakan demokratisasi lantaran partisipasi politik rakyat “terbonsai” oleh ambisi kelompok, atau perorangan yang mabuk kekuasaan (power-drunk people) dan itu adalah sebuah malapetaka dalam perjalanan demokrasi. Demokrasi yang digadang-gadang kelak menjadi kanal dalam menuju kemakmuran dan keadilan sosial, alhasil hanya akan menjadi

Baca Juga  Tak Kunjung Ditempati, Sentra IKM Butuh Dana Lagi

Kalungan puisi indah tanpa kenyataan !
Guna mereduksi kesewenang-wenangan tersebut hanya ada satu cara yang elegan yaitu Mencoblos bumbung kosong ! Nah…..

Penulis adalah Herry Santoso, pemerhati masalah sosial politik dan kebudayaan

Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, dan bukan menjadi bagian tanggungjawab redaksi Kabarjawatimur.com

 

Loading...

Tinggalkan Balasan