BOJONEGORO(kabarjawatimur.com),- Jika Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak berhasil diwujudkan di Bojonegoro dalam waktu yang singkat, maka masyarakat Bojonegoro dan kabupaten sekitarnya boleh bisa segera mendapat layanan keimigrasian.

Demikian disampaikan Bupati Bojonegoro, Suyoto usai melakukan penandatangan penandatanganan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM di Creative Room, Lantai 6, Gedung Pemkab, Rabu (17/5/2017).

Setelah penandatanganan ini Bupati akan segera melakukan pengecekan untuk persiapan lebih lanjut kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung operasional Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro.

Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Ronny Sompie, mengungkapkan, di Indonesia saat ini baru ada 125 kantor imigrasi. Jumlah tersebut masih kurang karena masyarakat yang dilayani jumlahnya terus meningkat.

Baca Juga  Demo Cabut Konsesi KAI, Warga Bergerak ke Kantor DPRD Surabaya

“Untuk pembuatan paspor nantinya tidak harus warga Bojonegoro saja. Tetapi bisa dari Kabupaten/Kota lain. Namun tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat Bojonegoro,” sambungnya.

Loading...

Sompie menjelaskan tugas Kantor Imigrasi. Selain membuat paspor, juga melakukan pelayanan keimigrasian untuk orang asing. Diantaranya, kepengurusan visa, ijin tinggal, keperluannya di Indonesia dan sebagainya.

Tugas lainnya adalah kepengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Petugas akan mengawasi dengan ketat kepengurusan paspor bagi warga Indonesia yang akan melakukan perjlaanan ke luar negeri.

“Kalau sampai ada sindikat yang akan memberangkatkan TKI tanpa melalui jalur yang benar, maka akan kami tindak,” tegasnya.

Selama ini, sindikat perdagangan orang di Indonesia masih dilakukan sebagiaan besar oknum. bahkan, rata-rata korbannya tidak mengetahui jika sedang diperdaya.

Baca Juga  Capaian Vaksin Kurang 50 %, Jember Turun ke Level 3

“Setelah sampai negara tujuan, disuruh bekerja ikut orang, tapi tidak menerima gaji, bahkan masih banyak lagi kasus TKI ilegal yang memprihatinkan,” imbuhnya.

Pihaknya berpesan, apabila masyarakat menemui petugas yang merasa dipersulit dalam mengurus paspor maka bisa segera lapor. Namun, jangan merasa dipersulit dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi karena memang ada prosedur yang dijalankan.

Reporter : Agus
Editor : Budi
Publisher : Gunawan

Loading...
Berita sebelumyaLaga Bojonegoro FC VS Pamekasan FC Berakhir Dengan Skor Imbang 1-1
Berita berikutnyaTuntut Keadilan, Ratusan Warga Desa Bulu Margi Lakukan Demo

Tinggalkan Balasan