Satuki (baju putih kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Bupati Faida dan Forkopimda serta pejabat terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2020 semuanya menerima honor.

Kepala BPBD Jember Mat Satuki membenar adanya aliran honor yang berasal anggaran refocusing APBD itu

Satuki menjelaskan saat itu kebijakan refocousing anggaran dilakukan karena ada aturan kedaruratan.

“Bupati dan pejabat lainnya (Forkopimda), itu menerima honor satgas. Bukan pemakaman saja, untuk honor itu hanya yang bekerja di lapangan,” jelasnya.

Pejabat yang saat ini menjadi sekertaris dinas perhubungan ini mengatakan honor yang diberikan itu sudah sesuatu regulasi.

“Untuk pejabat menerimanya honor ada aturannya sesuai dengan regulasi di atasnya, per bulan sekian. Ketua Satgas bupati saat itu bupati, sekretaris saya (menjabat Plt. Kepala BPBD Jember), Pak Dandim, terus Pak Kapolres, lainnya tapi maaf saya lupa,”katanya.

“Nanti kalau ada waktu saya coba buka data laporannya. Apalagi saya sudah pindah dinas tidak di BPBD lagi,” sambung pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jember itu.

Baca Juga  Bantaran Sungai ini Masih Jadi Tempat Favorit Pemakai Sabu

Kala itu, Bupati dan pejabat lainnya di tingkat Forkopimda. Menamakan dirinya tim penanganan Covid-19 bernama Gugus Tugas.

“Kemudian berubah jadi Satgas. Untuk Pak Kapolres Jember saat itu tidak berkenan menerima honor, akhirnya dikembalikan ke Kasda,” katanya.

Loading...

Terkait penentuan honor bagi bupati sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, tim yang terdiri dari pejabat tingkat Forkopimda. Serta relawan dan tim organik BPBD Jember, dan honor pemakaman sebesar Rp 150 ribu.

“Kami konsultasi dengan kabupaten pantesnya. Aturan baku tidak ada. Kami juga konsultasi dengan 4 kabupaten/kota (lainnya), dengan provinsi dan BNPB. Nilai sekian ini bagaimana pak. Bahkan mestinya ditambahi, karena awal itu jarang yang mau (sebagai petugas pemakaman). Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian,” ujar Satuki.

Sebagai informasi era Bupati Faida Pemkab Jember gagal memiliki Perda APBD 2020.

Baca Juga  Covid-19 Menurun, DKRTH Ungkap Nol Pemakaman Dengan Prokes

Terkait pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Berasal dari proses refocusing anggaran, sesuai instruksi dari pemerintah pusat.

Anggaran penanganan Covid-19 hasil refocusing dan realokasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp.479,417 Milyar.

Terdiri dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp.401 Milyar dan anggaran kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp78,417 Milyar.

Satuki pun berdalih untuk pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Jember saat itu sesuai dengan aturan dan regulasi yang benar.

Namun demikian Satuki mengaku bingung saat muncul dugaan adanya penyelewengan anggaran Rp 14 Miliar, saat penanganan Covid-19 kala itu.

“Itu dapat data dan informasi dari mana. Saya bingung membaca (beritanya), temuan darimana itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaTaruna Satlat KJK 2021 Lanjutkan Pelayaran Etape-6 Menuju Nunukan
Berita berikutnyaAkademi TNI Angkatan Laut Peringati HUT ke-76 TNI AL

Tinggalkan Balasan