LMI Minta, APH Di Tulungagung Gencar Melakukan OTT

238
Ketua DPC LMI Tulungagung, Muspida Ariyadi

TULUNGAGUNG, (Kabarjawatimur.com) – 
LMI Cabang Tulungagung meminta Aparat Penegak Hukum (APH) lebih gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, operasi tangkap tangan sangat bernilai positif bagi kemajuan pemerintahan.

Ketua Lembaga Monitoring Indonesia Cabang Tulungagung, Muspida Ariyadi mengatakan, APH seyogyanya turun lapangan guna mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli).

Muspida menyebut, banyak sektor yang dinilai masih rawan terjadinya pungli, diantaranya bantuan covid 19, pendidikan, pertanian, pasar serta kantor pelayanan publik.

“Contoh kecil, bulan september ini saja dana PIP turun, disinyalir terjadi pungli kepada para penerima bantuan tersebut” ujarnya Kamis (17/9/2020).

Mengingat, dana PIP tersebut diperuntukkan kepada siswa kurang mampu, sehingga bantuan dana tersebut dapat membantu kebutuhan mereka.

Melalui kartu itu, besaran dana PIP yang diterima untuk siswa SD sebesar 450 ribu, SMP 750 ribu sedangkan untuk siswa sebesar 1 juta rupiah.

Baca Juga  Demo Tolak Omnibus Law di Banyuwangi, Sejumlah Pendemo Diamankan Polisi

“Modus yang sering dijalankan para pelaku pungli PIP ini adalah dengan cara melakukan kordinasi kepada para orang tua calon penerima” ungkapnya.

Sebelumnya, terjadi kesepakatan terlebih dahulu diantara kordinator dengan calon penerima, alasannya untuk biaya transport atau pulsa dan lain sebagainya.

Loading...

Sehingga, pasca pencairan di Bank BRI terdekat, dana pungutan liar tersebut lunas dibayar oleh para penerima.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada APH di Tulungagung baik dari Polres maupun Kejaksaan segera turun kelapangan guna mengusut dugaan praktek pungutan liar.

“Setidaknya dengan gencarnya OTT, dapat mempersempit ruang gerak ara pelaku kejahatan tersebut ” pungkasnya.

Kapolres Tulungagung, AKBP E.G. Pandia mengatakan sudah melakukan lidik terkait dana pungli PIP.

Baca Juga  Layanan Paspor ‘Langsung Pamit’ Imigrasi Surabaya Terima Apresiasi Komisi III DPR RI

“Dari hasil penyelidikan, terdapat potongan sebesar 25 ribu yang diberikan orang tua kepada kordinator, tetapi uang tersebut diberikan secara ikhlas pasca pencairan,” ungkapnya.

Didalam bertugas, para kordinator tersebut mendapat tugas dari partai agar melakukan kordinasi dengan calon penerima.

“Uang sebesar 25 ribu tersebut diakui sebagai sarana akomodasi dan transportasi karena terkadang penerima sulit untuk dihubungi via hand phone” jelasnya.

Meski begitu, jika para penerima PIP tersebut dimintai uang terlebih dahulu atau besaran dana yang diminta cukup memberatkan, maka pihaknya segera mengambil tindakan.

Sementara, terkait dugaan pungli lainnya pihaknya mengapresiasi kepada seluruh masyarakat agar melakukan aduan kepada Polres Tulungagung.

“Intinya jangan takut untuk membuat aduan atau laporan ke kita” tegas Pandia. (*)

Reporter : Zainul Fuad

Loading...

Tinggalkan Balasan