Linmas dan Perangkat Daerah Berwenang Terapkan Perwali 67 Tahun 2020

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Karena Surabaya masih tergolong zona merah Covid-19 sehingga pemerintah kota Surabaya menerbitkan Perwali (Peraturan Walikota) secara maraton. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Setidaknya tiga kali Pemerintah kota Surabaya menerbitkan Perwali pada masa pandemi. Pada bulan Juni diterbitkannya Perwali 28 tahun 2020 yang berisikan dan mengatur tentang Protokol Kesehatan di tengah pendemi Covid-19, dilanjutkan pada bulan Juli kembali diterbitkan Perwali 33 tahun 2020 yang lebih dititik beratkan tentang batasan kegiatan masyarakat dan larangan jam Oprasional usaha usaha tertentu di Surabaya.

Dan pada akhir penghujung bulan Desember 2020 kembali Pemkot Surabaya melakukan tindakan tegas dengan menerbitkan Perwali 67 tahun 2020. Perwali kali ini merupakan pelengkap dari Perwali 28 dan 33 tahun 2020 yang lebih condong ke penindakan denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Hal tersebut diutarakan oleh Eddy Christijanto Kasat Pol PP Surabaya, Senin (11/1/2021) diruang kerjanya, pihaknya memberikan keterangan bahwa Perwali 67 tahun 2020 merupakan peraturan walikota Surabaya yang harus di laksanakan oleh warga Surabaya.

Loading...

“Perwali yang sekarang lebih tegas dalam pelaksanaannya karena ada pengaturan sangsi administratif bagi siapa siapa yang melakukan pelangaran protokol kesehatan, dan petugas pelaksanaannya bukan hanya Sat Pol PP, namun bisa dari pihak Linmas dan juga kecamatan,” ujarnya.

Lebih detail lagi Eddy Christijanto menjelaskan sebagai petugas penegak Protokol Kesehatan kota Surabaya bukan lagi hanya dilakukan oleh Sat Pol PP namun bisa dari Linmas (BPBL) dan Kecamatan masing masing. Hal tersebut tertuang pada Pasal 39 ayat 2 Perwali 67 tahun 2020 yang berbunyi, ‘pemberian sangsi administratif bagi para pelanggar bisa dilakukan oleh Sat Pol PP, BPBL dan perangkat Daerah (Kecamatan), sesuai kewenangannya dan dituangkan dalam berita acara sesuai hasil pengawasan’.

Eddy Christijanto juga menjelaskan tentang sangsi administratif dibagi dua kategori, yaitu perorangan dan usaha. Penerapan sangsi protokol kesehatan kepada jenis usaha bisa dilakukan oleh Linmas (BPBL) dan perangkat Daerah (Kecamatan), namun bila ada pelanggaran dalam hal perizinan tempat usaha maka yang berhak melakukan penindakan hanya Sat Pol PP Surabaya.

”Beberapa petugas boleh melakukan tindakan sangsi administratif bagi tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan namaun tuk hal pelanggaran perizin mereka tidak berhak hanya Sat Pol PP yang boleh,” tutupnya.

Reporter: Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan