KUA PPAS RAPBD 2022 Kabupaten Jember Disahkan

21

Jember,(kabarjawatimur.com) – DPRD Jember menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Sidang diwarnai sejumlah interupsi dari DPRD Jember.

Sidang tersebut digelar di aula PB Sudirman milik Pemkab Jember, Rabu (24/8/2022) karena gedung DPRD dalam proses rehab.

Meski hujan interupsi, pengesahan dokumen untuk bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jember tahun 2023 tetap dilakukan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dan empat Pimpinan DPRD Jember.

Awal interupsi terjadi sesaat usai rapat dibuka oleh Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi. Anggota Komis C dari Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana tiba-tiba memotomg perkataan Itqon.

Legislator Partai Demokrat yang juga pengusaha cerutu tersebut, melakukan protes terkait tempat rapat yang dipakai, menurunya tempat rapat bukan sebagai lokasi netral. Ia menganggap Pimpinan Dewan tidak menerapkan prinsip kolektif kolegial.

“Apakah tidak ada tempat lain? Kemarin tempat ini sudah diputuskan oleh empat pimpinan DPRD. Seharusnya, bedakan antara kepala dengan ketua. Kepala bisa direktif punya wewenang absolut. Tapi, kalau ketua bersifat akomodatif. Kita ada 7 fraksi, kenapa tidak dirembug?” kata Agusta.

Selepas protes Agusta, Itqon mewakili Pimpinan Dewan kemudian menjelaskan alasan memakai aula Kantor Pemkab Jember untuk Sidang Paripurna, karena Gedung Dewan sedang direhab.

Baca Juga  Warga Jember Domisili Luar Kota Membuat Catatan Angka Penderita Covid-19 Meningkat

Itqon kemudian melanjutkan sidang dengan menyampaikan, adanya perubahan nominal postur anggaran dalam KUA PPAS yang telah disepakati antara Tim anggaran eksekutif dengan Badan anggaran dari pihak legislatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, asumsi untuk nominal belanja daerah bertambah dengan rentang yang kian jauh melebihi pendapatan.

Proyeksi pendapatan daerah semula Rp3,8 triliun. Sedangkan, hasil kesepakatan bertambah Rp56 miliar, sehingga menjadi Rp3,9 triliun. Belanja daerah semula Rp4 triliun lalu disepakati bertambah Rp299 miliar, maka berubah jadi Rp4,2 triliun,” paparnya.

Di temgah Itqon membacakan sambutannya anggota Fraksi NasDem, David Handoko Seto melakukan interupsi. David meminta agar tidak dilakukan penandatanganan KUA PPAS dengan berbagai alasan.

Loading...

Salah satunya KUA PPAS dianggapnya menyimpang dari konsep arah kebijakan dengan plafon. Dalihnya sektor prioritas tidak memperoleh distribusi anggaran memadai.

“Bupati menetapkan tujuh program prioritas 2023 tertuang di KUA. Tapi, sayang isi PPAS tidak mencerminkan prioritas sebagaimana kehendak rakyat. Semestinya, plafon prioritas pada tujuh program tersebut. Kenyataannya, hanya beberapa prioritas yang teralokasi. Justru banyak prioritas yang tidak mendapatkan anggaran,” jelasnya.

Sidang makin seru setelah politikus PKS, Nurhasan berpendapat keputusan sudah dibuat. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.

Baca Juga  Panen Tebu Rakyat Diduga Lamban

“Jangan dibaca hanya dengan mitra komisi. Pengampu prioritas berbagai OPD. Hasil keputusan Banggar kalau digedok, ya sudah,” teriak Nurhasan.

Tidak lama kemudian Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Cahyo Purnomo menyergah pendapat Nurhasan.

Proses pembahasan dinilai berlangsung tidak transparan. Walau anggota bagian Badan Anggaran, dirinya sering tidak mendapatkan undangan pembahasan.

“Kami kemarin tidak mengikuti finalisasi KUA PPAS. Karena, kami menunggu mulai jam 9 pagi sampai siang tidak dilaksanakan. Terus, ada dua OPD yang tidak selesai. Jangan disangka kami tidak hadir. Hanya jadwal tidak jelas. Sekarang, hak kami sebagai Banggar bertanya,” ucapnya.

Pendapat Ipung kemudian ditepis anggota politisi Partai Gerindra, Ardi Pujo Prabowo yang menyarankan agar pimpinan sidang mengabaikan interupsi. Ia meminta Sidang Paripurna dilanjutkan.

“Mohon pimpinan tegas melanjutkan acara penandatanganan. Kemarin, sudah selesai. Tidak ada alasan menyalahi kesepakatan. Jangan memberi ruang interupsi,” sahut Ardi.

Interupsi kemudian sempat berhenti. Namun drama interupsi kembali muncul saat petugas protokoler bergegas menyediakan meja penandatanganan dokumen KUA PPAS.

Tri Sandi Apriyana anggota Fraksi Pandekar tiba-tiba melakukan interupsi. Namun pimpinan sidang mengatakan Tri Sandi tidak perlu interupsi karena dianggap sebagai pendukung penandatanganan KUA PPAS. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakAdies Kadir Beri Dukungan Polri untuk Bekerja Profesional, Transparan, dan Akuntabel
Artikulli tjetërKabid Humas Polda Benarkan Anggota Sukomanunggal Diamankan Terkait Sabu

Tinggalkan Balasan