Lampu-lampu buah naga di Banyuwangi, Jawa Timur berdiri tegak saat malam hari. (FOTO: Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Dua Kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur menerbitkan surat edaran (SE) baru selama pelaksanaan PPKM Darurat. Atas SE itu, masyarakat pun menuai kontroversi.

Yakni, Kecamatan Pesanggaran dan Cluring. Di media sosial (medsos) beredar Camat Pesanggaran mengeluarkan Surat Edaran No. 440/311/429.515/2021 agar warga mematikan lampu penerangan di depan rumah serta penerangan buah naga di pekarangan maupun sawah. Surat tertanggal 15 Juli 2021.

Surat Edaran (SE) Kecamatan Pesanggaran sebelum dicabut. (Istimewa)

Utamanya kebijakan mematikan lampu penerangan buah naga mulai pukul 18.00 – 05.00 WIB. Aturan ini dianggap tak bijaksana dan tidak ada kaitannya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali yang berlaku 3 – 20 Juli 2021.

Surat Edaran ini akhirnya dicabut beberapa jam kemudian oleh Camat Pesanggaran Sugiyo Dermawan. SE No.440/311/429.515/2021 itu diganti dengan SE No.312/429.515/2021 karena justru memicu kontroversi. Sugiyo Dermawan mengatakan, pencabutan didasari banyaknya masukan dari berbagai pihak.

“Dengan mempertimbangkan saran dan masukan, maka untuk mematikan lampu buah naga dalam surat camat tidak berlaku sambil menunggu revisi besok pagi (Jumat, 16/7/2021),” kata Sugiyo, kepada wartawan, Jum’at (16/7/2021).

Baca Juga  Paripurna Pengesahan P-APBD 2021 untuk Pemulihan Ekonomi

Sementara, Camat Cluring Yoppy Bayu Purnama juga menerbitkan aturan yang isinya nyaris sama. Melalui SE 440/492/429.512/2021 tertanggal 15 Juli 2021, camat yang juga Satgas Covid-19 Kecamatan Cluring meminta warga untuk mematikan lampu teras, taman, pagar mulai pukul 19.00 WIB.

Loading...

“Sebenarnya kalau semua bisa tertib menjalankan imbauan dalam penerapan protokol kesehatan, kita ndak perlu sampai pada kondisi saat ini,” cetusnya setelah mendapat protes dari warga.

Surat Edaran (SE) Kecamatan Cluring. (Istimewa)

Yoppy berharap SE itu bisa mengurangi penyebaran virus corona. Kebijakan mematikan lampu dimaksudkan untuk membatasi mobilitas warga di malam hari.

“Dengan kondisi minimnya penerangan diharapkan masyarakat enggan keluar rumah, utamanya di jalan protokol,” ujarnya.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Forum Rakyat Berdaulat Indonesia (FORBI), Agus Tarmidzi, melayangkan kritik melalui media sosial. Dalam akun Facebook (FB)nya meminta para camat untuk membatalkan aturan tentang mematikan lampu teras rumah karena justru akan memicu terjadinya tindak kriminal.

Baca Juga  Demo Cabut Konsesi KAI, Warga Bergerak ke Kantor DPRD Surabaya

“Tolong poro camat boloku, ojo diterusne, ndang cabuten! Ben gak dirasani wong akeh, goleko kebijakan sing solutif (Tolong para camat sahabatku, jangan diteruskan, segera dicabut! Biar nggak dibicarakan banyak orang, cari kebijakan yang mengandung solusi),” tulis akun Gus Tarmidzi.

Disisi lain, ternyata di wilayah kecamatan lain di Banyuwangi tak mengambil sikap yang sama. Penelusuran di Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro tidak pernah menerbitkan SE seperti Cluring dan Pesanggaran.

“Kecamatan Wongsorejo nggak ada SE itu. Tapi tiap malam kami selalu keliling woro – woro agar warga lekas menutup lokasi usaha dan tidak keluar rumah,” jelas Ali Hasan, salah satu staf.

“Di Kecamatan Kalipuro tidak menerbitkan surat edaran kayak gitu,” pungkas Febri, staf Kecamatan Kalipuro. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaBantuan Sembako Saat PPKM Ditunggu Masyarakat
Berita berikutnyaPemotor Oleng Tambrak Tiang Listrik, Diduga Penyakit Kabuh

Tinggalkan Balasan