Komitmen Raih WBK, Kanim Kelas II TPI Singaraja Layani Sepenuh Hati

30
Kanwil Kemenkumham Bali
Nanang Mustofa, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam acara pemaparan ZI didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali Suprapto.

SINGARAJA (Kabarjawatimur.com)
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja berkomitmen ingin meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) di tahun 2020 ini. Berbagai terobosan dan inovasi baru dilakukan sepenuh hati guna meraih predikat tersebut. Kamis (6/8/2020), bertempat di ruang rapat Imigrasi Singaraja, dilaksanakan  pendampingan dan penguatan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Nanang Mustofa mengatakan, apa yang dilakukannya itu sebagai upaya untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kegiatan itu dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Suprapto dan Kepala Bagian Umum Ida Ayu Susanti.

Baca Juga  Gubernur Jatim Beri Bantuan Ventilator kepada 17 RS Rujukan Covid-19

“Kita akan terus berusaha melakukan perubahan dan inovasi pelayanan publik. Ada empat item yang kita prioritaskan,” ujar Nanang dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2020).

Loading...

Di antaranya Imigrasi Singaraja Pencegahan Pelanggaran (Siraja Garang), Imigrasi Singaraja Percepatan Paspor Rusak / Hilang (Siraja Tanpa Uang), Imigrasi Singaraja Pelayanan Paspor Darurat (Siraja Laper Berat) dan Imigrasi Singaraja Pelayanan Jam Istirahat (Siraja Panjat).

“Selain itu terdapat juga pelayanan prioritas bagi pemohon lansia, difabel, ibu hamil, dan bayi,” sambung mantan Kabid Teknologi Imformasi Keimigrasian (Tikim) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya ini.

Lanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja juga dilengkapi dengan sarana taman bermain, ruang menyusui, toilet untuk disable, jalan khusus disable, port charging, free wifi, free coffe, tea, dan snack.

Baca Juga  Jakarta PSBB, di Surabaya Pelanggar Masker Disanksi Fisik hingga KTP Disita

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja juga menerapkan pelayanan publik berbasis HAM sehingga masyarakat yang berkebutuhan khusus bisa terlayani dengan baik.

“Selain kesiapan sarana dan prasarana juga diperlukan kesiapan administrasi dan data dukung yang baik. Oleh karena itu kegiatan pendampingan dari tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sangat diperlukan,” pungkas Nanang. (*)

Reporter: Boy
Editor: Rizky Rahim

Loading...

Tinggalkan Balasan