Komitmen Bupati Jember Soal Sampah Tidak Jelas

56
Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Propinsi Jatim, V Ratih Purwani.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Komitmen Pemkab Jember terkait pengelolaan sampah patut dipertanyakan. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim menyebut, Jember selama ini tidak pernah mengikuti program-program lingkungan hidup yang menjadi arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim.

Hal itu terungkap saat DLH Jatim melakukan kunjungan balasan ke DPRD Jember pada Kamis (03/12/2020).

Kabid Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, V Ratih Purwani yang memimpin rombongan, mengatakan pihaknya selama ini sudah berupaya melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember. Namun, koordinasi itu selalu terhambat oleh sikap bupati Jember.

Sikap tidak jelas yang ditunjukan oleh Bupati Faida sudah terjadi sejak sekitar tahun 2015, atau sejak Faida menjadi bupati Jember.

“Jember ini satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak memiliki Jakstrada (Kebijakan Strategis Dalam Pengelolaan Sampah Daerah). Padahal, itu seharusnya sudah dibuat sejak tahun 2018. Karena mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jakstranas (Kebijakan Strategis Dalam Pengelolaan Sampah Nasional) yang dibuat tahun 2017,” ujar Ratih, sembari tersenyum.

Jakstrada, memiliki nilai penting dan seharusnya dibuat oleh setiap kepala daerah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Sebab, Jakstrada akan menjadi data dan acuan dalam kebijakan penangana sampah di masing-masing daerah.

“Ini menjadi tolak ukur tentang seberapa serius komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sampahnya,” papar Ratih.

Pihak DLH Jatim mengaku sudah sering kali berkoordinasi dengan DLH Jember untuk menanyakan tentang ketiadaan Jakstrada di Jember. Namun setiap kali diundang rapat, DLH Jember kerap tidak hadir. Alasannya ada dua hal: tidak ada anggaran atau karena tidak dapat disposisi (perintah) dari bupati Faida.

Baca Juga  Giliran Pegupon Dinoyo Surabaya Dirobohkan

Belakangan diketahui dari komunikasi juga terungkap jika sumber permasalahan terletak pada Bupati. DLH Jember ternyata sudah berinisiatif menyusun draf rancangan Perbup tentang Jakstrada. Namun draft itu terbengkalai karena tidak disetujui oleh bupati Faida.

“Tidak tahu persis kenapa. Bupatinya tidak punya minat atau konsentrasi pada program lingkungan hidup,” papar Ratih.

Loading...

Dampak dari tidak memiliki Jakstrada yang seharusnya dibuat sejak tahun 2018, Jember diduga tidak mendapatkan dana insentif khusus dari pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah.

“Penyebab pastinya tidak tahu, karena yang menilai adalah pusat. Kemungkinannya hanya ada dua, karena tidak punya Jakstrada atau karena kebijakan pengelolaan sampah di Jember dinilai belum baik oleh pusat,” ungkap Ratih.

Dana insentif khusus untuk pengelolaan sampah itu nilainya cukup besar. “Setiap daerah beda-beda. Tetapi di kisaran milyaran rupiah. Hanya Jember yang tidak dapat,” papar Ratih.

Selain Jakstrada, Jember juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Perda Sampah. Padahal, regulasi ini penting untuk mengatur agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Termasuk sanksi bagi pelanggarnya.

“Padahal, DLH Jember sudah bikin draftnya. Tetapi lagi-lagi karena bupatinya kurang respek, jadi tidak lanjut,” ujar Ratih sembari tersenyum.

Baca Juga  Polisi Tangkap Kawanan Pencuri Sepeda Motor di Bangkalan

Selain itu, masih ada banyak lagi program lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan pemprov, yang tidak mau diikuti oleh Jember. Mulai dari program Desa Berseri, Kalpataru, Adipura dan sebagainya.

“Satu-satunya di Jawa Timur, hanya di Jember saja, tidak tahu kenapa,” ungkap Ratih.

Padahal, program-program tersebut cukup penting bagi masyarakat. “Seperti program Desa Berseri itu untuk melatih masyarakat memilah sampah mana yang harus dibuang dan diolah. Juga terkait bank sampah. Ya untuk edukasi awal, minimal agar tidak buang sampah sembarangan, meski itu belum dipisah (antara sampah organik dan anorganik serta B3),” papar Ratih.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, mengungkapkan, kunjungan DLH Jatim itu dilakukan setelah DPRD Jember mendapat laporan tentang persoalan sampah yang ada di Jember.

Persoalan itu baru terungkap setelah bupati Jember, dr Faida cuti untuk mengikuti kampanye selama 72 hari hingga 5 Desember 2020 mendatang.

Setelah mendapat masalah itu, Komisi C DPRD Jember kemudian mengkonfirmasinya langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Jatim di Surabaya. Merespon hal itu, DLH Jatim kemudian berkunjung ke Jember.

“Kami harap, masalah ini bisa dilaporkan secara apa adanya ke gubernur dan pusat, agar mengetahui kondisi permasalahan yang sebenarnya di Jember ini,” papar David.(*)

Reporter : Rio

Loading...
Artikulli paraprakSaksikan Debat Publik Final Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020
Artikulli tjetërKompilasi Lagu Anak Karya Jinggakustik di-Launching

Tinggalkan Balasan