Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Alasan Pembentukan Pam Swakarsa

179

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Pengesahan Pam Swakarsa oleh Polri yang sudah ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis melalui Perkap (Peraturan Kapolri), dipertanyakan urgensinya oleh anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Sebab, pembentukan itu harus dibahas secara mendalam jika negara ini memang dalam keadaan darurat.

“Seharusnya pembentukan Pam Swakarsa diperlukan kajian apakah kondisi negara dalam keadaan genting sehingga perlu ada pengamanan pembentukan pamswakarsa karena polisi tidak bisa menanganinya,” tegas politisi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2020).

Ia melihat, pengesahan ini seolah telah terjadi kegentingan sehingga polisi perlu mengesahkan pamswakarsa.

“Kalau melihat kegentingan ini, apakah polisi memang menganggap masalah-masalah keamanan sudah tidak bisa tertangani lagi oleh polisi,” sahut wakil rakyat asal Dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban Wihadi.

Baca Juga  Anggota Komisi III Wihadi Wiyanto Minta Imigrasi Awasi Ketat Orang Asing Masuk Jatim Secara Ilegal

Lebih lanjut, Wihadi mengatakan sampai dengan dibentuknya Pam Swakarsa oleh Polri. Dirinya tidak mengetahui mengenai masalah anggaran detailnya kenapa perlu dibentuj Pam Swakarsa.

Loading...

“Pembentukan Pam Swakarsa itu dalam pembahasan anggaran memang tidak ada, karena kami di Komisi III tidak membahas sampai satuan tiganya. Apakah itu memang prioritas Polri atau tidak kita tidak tahu. Karena itu, perlu ditelusuri siapa dibalik pembentukan Pam Swakarsa itu,” seloroh anggota Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI ini.

“Jadi, Intinya Kapolri harus menjelaskan mengenai pembentukan Pamswakarsa itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis telah menerbitkan aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Pam Swakarsa dapat berupa pecalang hingga kelompok masyarakat yang dikukuhkan kepolisian.

Baca Juga  Blegur Prijanggono: Selamat Dirgahayu Ke-75 Pemprov Jatim

Peraturan Kapolri (Perkap) terbaru soal Pam Swakarsa adalah Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap ini ditandatangani oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat yang dikukuhkan Polri. Sebagaimana diketahui, istilah ‘swakarsa’ berarti ‘keinginan/kemauan sendiri tanpa dorongan pihak lain’. (*)

Teks foto: Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra.

Reporter: */Boy
Editor : Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan