Komisi III Kritisi Belanja Modal Polri

48

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mengkritisi penganggaran institusi Polri, khususnya untuk belanja modal di institusi Polri dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2021.

Kritikan itu disampaikan oleh politisi Partai Gerindra ini dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Wakapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Wihadi meminta agar pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) di Polri tidak didasarkan pada permintaan supplier atau vendor Polri.

“Program modernisasi atmasus dan sarpras polisi, Pak Wakapolri kita lihat saat ini pengadaan sudah pakai sistem LPSE, yang terjadi sarpras kita apakah sarpras kita polisi punya data seakurat mungkin masalah logistik kita, sistem logistik kita apakah Mabes, Polda, Polres apakah nyambung semua,” kata Wihadi, kemarin.

Baca Juga  Adies Kadir Direkomendasikan Jadi Ketua Umum MKGR dalam Mubes Oktober Mendatang

Ia memertanyakan berapa di antara barang-barang yang sudah dibeli di institusi Polri ini terbuang atau tidak terpakai. Tapi, anggaran terus ditambah untuk belanja modal, tetapi banyak yang sudah dibeli dan tidak terpakai.

Politisi Dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban ini mengingatkan agar jangan sampai pengadaan itu didasarkan atas keinginan vendor dan membuat sistem informasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Loading...

“Jangan sampai menjadi barang yang mungkin dari supplier atau vendornya yang selalu memberikan barang tapi tidak terpakai. Kita ingin soal sarpras bisa terdeteksi pak. Kita buat dengan sistem yang baik semuanya terdata dengan baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR Santoso. Dia meminta Polri dalam pengadaan itu sifatnya proyek semata. Padahal, Presiden Jokowi selalu mengingatkan bahwa program di K/L itu harus berorientasi pada outcome atau hasil.

Baca Juga  Anak Perempuan, Bapak dan Menantu Dipenjara, Terlibat Kasus Pencurian

Bahkan, pengadaan di Polri itu harus ada terobosan. Vendor harus juga memberikan garansi sekian tahun sehingga tidak perlu beli lagi dan anggaran Polri bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.

“Kalau dicek, banyak alat polri ditelantarkan padahal bisa diperbaiki dan anggaran diajukan setiap tahunnya. Kalaupun meningkat, bisa digunakan untuk keperluan yang lain, terutama Asrena yang memiliki penegtahuan tentang itu, sehingga Polres terlantar, Polsek nggak punya kantor pindah, dengan dihilangkan pikiran mindset untuk project itu saya kira bisa terealisasim” ujar politikus Partai Demokrat ini. (*)

Teks foto: Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Reporter:*/Boy
Editor: Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan