JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Banyaknya kepala kejaksaan negeri (kajari) di berbagai daerah yang memperoleh rumah dinas dari bupati setempat, disorot oleh anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Menurut politisi Partai Geribdra ini, hal tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi mempengaruhi penilaian kajari terhadap kepala daerah jika tersangkut persoalan hukum.

“Selama ini, saya sering mendengar keluhan dari kajari-kajari di daerah. Banyak dari mereka tidak punya rumah dinas sampai akhirnya diberikan oleh bupati. Kalau sudah begitu, sudah ada keterikatan, bagaimana kejaksaan bisa memberi penilaian objektif kalau nanti bupati yang memberi rumah itu melakukan penyelewengan?,” tegas Wihadi dalam rapat kerja Komisi III di Kompleks Senayan, Senin (21/9).

Oleh karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengalokasikan dana untuk bantuan sarana dan prasarana bagi kejari-kejari di daerah.

Baca Juga  Polisi Tangkap Lagi Pria Ditempat Andok Pinggir Kali

“Contohnya di dapil saya, di Bojonegoro, ada lahan bekas kejaksaan lama tetapi mereka tidak punya dana untuk membangun perumahan bagi kajari dan pegawai. Itu kan bisa dialokasikan,” tutur politisi Dapil IX Bojonegoro Tuban ini.

Loading...

Menurut sosok yang baru saja dipercaya Ketum Prabowo Subianto sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ini, kesejahteraan para jaksa merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar terhindar dari pemberian-pemberian oleh pihak luar yang akhirnya mempengaruhi penilaian jaksa terhadap kasus-kasus tertentu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran tahun 2021 untuk Kejaksaan Agung sebesar Rp 2,2 triliun. Sebagian besar dana tersebut akan diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana kejaksaan baik di pusat maupun di daerah.

Baca Juga  PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 20 September 2021

Di luar itu, ada pula tambahan Rp 350 miliar untuk keperluan renovasi gedung Kejagung RI yang ludes terbakar pada 22 Agustus silam.

“Kejaksaan telah menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk tahun dan alhamdulillah telah dikabulkan. Kami ucapkan terimakasih atas tambahan anggaran ini,” ucap Jaksa Agung Burhanuddin.

Ia mengatakan kebutuhan pembangunan gedung utama sangat mendesak untuk dipenuhi. Sebab, kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerusakan berat terhadap bangunan gedung tempat tugas Jaksa Agung dan seluruh pegawai. (*)

Teks foto: Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Reporter : */Boy
Editor : Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaJIIPE Kembali Didemo Forkot Gresik, Pengajuan KEK Jalan Terus
Berita berikutnyaOgah Jadi Pusat Penyebaran Covid-19 Wisata Di Kediri Terapkan Protokol Kesehatan

Tinggalkan Balasan