Komisi C DPRD Surabaya gelar rapat bersama APRTN Surabaya

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com)-
Komisi C DPRD Surabaya menggelar Rapat pada hari, Senin (11/10/2021) di Kantor DPRD Surabaya.

Rapat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara PT KAI dan Warga Pacar Keling Surabaya dan sekitarnya yang menyebabkan demo Warga pada hari, Selasa (5/10/2021) di depan Kantor DPRD Surabaya.

Tak hanya itu, Rapat ini juga membahas mengenai laporan PT KAI terhadap Ketua Aliansi Pertahanan Rumah Tanah Negara (APRTN), Achmad Syafi’i kepada Polrestabes Surabaya.

Sayangnya, PT KAI DAOP 8 tidak dapat hadir pada rapat tersebut. Sehingga, pihak APRTN mendesak Komisi C agar segera mengagendakan ulang rapat yang dapat di hadiri oleh semua pihak. Karena menurutnya, rapat kali ini tidak memberikan kesimpulan dan hasil apapun.

Baca Juga  Ini Wajah Pencuri Motor yang Dihajar Warga Sidokumpul

“Hari ini kami juga agak kecewa, karena yang hadir bukan pihak-pihak yang punya Kompetensi kapasitas untuk memutuskan. Dan PT KAI sendiri, sebagai pihak yang berkepentingan juga tidak hadir, baik yang di DAOP maupun jajaran pusat.” Kata Achmad Syafi’I.

Loading...

Ia juga menyebutkan bahwa masih ada upaya dari pegawai KAI untuk mengancam warga dengan berpakaian selayaknya anggota TNI dan Polisi. “Sehingga begitu didatangi, disanakan kan rata-rata orang-orang tua pensiunan, janda – janda nya pensiuan jadi ketakutan.” Lanjutnya.

Achmad Syafi’I mengatakan, bahwa jika di Surabaya tidak memberikan penyelesaian terhadap persoalan ini, maka ia beserta jajaran APRTN mulai dari banyuwangi hingga DKI Jakarta akan bergerak untuk menagih janji kepada Presiden agar persoalan diselesaikan sebagaimana yang menjadi political will yang telah disampaikan pemerintah.

Baca Juga  TNI AL Kebut Vaksinasi Maritim, Vaksinator AAL Sasar Ratusan Siswa SMP-SMA Sidoarjo di Hari Sumpah Pemuda

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menyatakan persoalan mengenai penghasutan dan penyerobotan Tanah ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Ia juga mengharapkan agar PT KAI DAOP 8 dapat menyampaikan ke Pusat PT KAI di Bandung maupun BUMN mengenai penyelesaian lahan tersebut, karena menurutnya masalah ini tidak dapat diselesaikan secara Parsial.

“Karena ini juga menyangkut daerah lain, seperti kelurahan Wonokusumo hampir seluruhnya, kecamatan Semampir Surabaya ini hampir seluruhnya ini di akui oleh PT KAI. Walaupun alas haknya itu kalua disampaikan itu juga tidak pas,” jelasnya.(*)

Reporter : Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaBerdiri Ditengah Isu Penggusuran, Cafe D’Lagoon Ternyata Belum Ber-IMB
Berita berikutnyaKomisi III Optimis Polda Jatim Bisa Wujudkan Vaksinasi hingga 70 Persen

Tinggalkan Balasan