Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono

SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Komisi C DPRD Kota Surabaya akan bersikap tegas kepada perusahaan yang mokong, seperti salah satu perusahaan yang bersengketa kepemilihan lahan di Dukuh Pakis, Surabaya. Hal itu dilakukan lantaran salah satu perusahaan itu dinilai melecehkan lembaga dewan dengan tidak hadir saat diundang hearing, Kamis (9/9/2021).

“Ini (DPRD Kota Surabaya,Red) lembaga resmi dan mereka diundang secara resmi, tapi mangkir. Komisi C akan tegakkan aturan, ini (perusahaan mokong,Red) harus kita lawan,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo, Kamis (9/9/2021).

Politisi Partai Golkar Kota Surabaya ini menambahkan, ada beberapa cara yang bakal dilakukan komisi C. Seperti berkoordinsi dengan Pemkot Surabaya untuk mengecek legalitas perusahaan yang mokong tersebut, hingga merekomendasikan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

Baca Juga  3 Pilar Tutup Paksa Cafe, Warga Resah Suara Musik

Termasuk akan berkoorinasi dengan Satgas Mafia Tanah Polda Jatim dan jika diperlukan bakal meneruskan kasus ini ke Komisi III DPR RI. “Kita akan fokus dan  segera berkoordinasi dengan dionas terkait. Jikta ditemukan IMBnya tidak benar, kita datangi lokasi dan suruh bongkar,” tegasnya.

Loading...

Ketika Komisi C meninjau lokasi, pihaknya menjumpai adanya kejanggalan. Seperti telah membangun tembok tapi tidak bisa menunjukkan kepemilihan lahan. Ini setelah dilakukan kroscek dokumen yang disaksikan pihak kelurahan/kecamatan, Badan Pertanahan Nasional hingga ahli waris pihak yang bersengketa lahan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono mengatakan sudah mencoba menyelesaikan persoalan perusahaan yang bersengketa lahan di Dukuh Pakis. Bahkan dilakukan sejak periode DPRD Kota Surabaya 2014-2019 dan sekarang dilanjutkan di Komisi C DPRD Kota Surabaya. Politisi PDIP ini menegaskan seharusnya musyarawah dalam dengar pendapat ada titik temu, namun sayangnya perusahaan yang diundang malah tidak hadir.

Baca Juga  Bioskop Akan Dibuka, Satgas Covid-19 Pastikan Tetap Patuhi Prokes

“Musyawarah ini agar pighak yang salah tidak malu. Kita akan telusiri IMBnya seperti apa, jelas nanti akan ketemu status tanahnya atas nama siapa,” tutup Baktiono.

Reporter: Gita

Editor: Rizky

 

Loading...
Berita sebelumyaPolrestabes Surabaya Ajak Rembuk Pihak Usaha Hiburan, Menjelang Surabaya Level 2
Berita berikutnyaAir Kerap Tak Mengalir, Warga Keluhkan Layanan PDAM Bangkalan

Tinggalkan Balasan