Komisi B Hearing Terkait Persoalan Leasing

126
Hearing leasing di Komisi B DPRD Surabaya
Hearing leasing di Komisi B DPRD Surabaya

SURABAYA (kabarjawatimur.com) Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar hearing atau dengar pendapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan. Penarikan kendaraan itu diduga dilakukan oleh oknum debt collector salah satu perusahaan pembiayaan ditengah pandemi.

Komisi B dalam hearing tersebut juga turut mengundang OJK Regional 4 Jatim, pihak Polrestabes Surabaya, Bagian Hukum Pemkot, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan sejumlah debitur yang mengalami masalah dengan pihak Toyota Astra Finance (TAF).

Salah satu perwakilan debitur Zainuddin dalam hearing tersebut menyampaikan bahwa penarikan kendaraan dinilai sangat memberatkan masyarakat gara-gara hanya telat membayar dua bulan sehingga ada penegasan dari pusat (leasing). “Ini tentunya tidak bisa diterima oleh debitur,” kata Zainuddin SH selalu kuasa hukum, Senin (02/11/2020).

Untuk itu, pihaknya menyampaikan aspirasi tersebut dan ditindak lanjuti dengan hearing dengan komisi B, dan berharap dalam hearing bisa menghasilkan solusi. Termasuk bisa menghapus segala denda agar tidak memberatkan terhadap debitur.

Baca Juga  Lahan Makin Menyusut, Pemuda Jangan Gengsi Jadi Petani

Ditambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum debitur akan menindaklanjuti dan berupaya agar ada langkah seringan ringannya untuk kliennya. Agar selama pandemi ini tidak ada penarikan kendaraan debitur.

Loading...

Sedangkan perwakilan perusahaan pembiayaan recovery PT Toyota Astra Finance (TAF) Frendy mengenai adanya penarikan ke salah satu debitur karena debitur memang ada tunggakan pembayaran beberapa bulan tapi susah di hubungi. “Kita sudah sampaikan SP 1 dan 1 sesuai dengan SOP, tapi debitur (atas nama STN,Red) ini tidak koorporatif,” kata Frendy.

Sehingga saat penarikan, Frendy menceritakan, posisi kendaraan dikendarai oleh anak Debitur pada jam 7 malam lalu digiring ke kantor sambil menghubungi atas nama STNK tersebut lalu datang. “Mereka menyerahkan kunci mobil secara baik baik dengan alasan penitiipan unit (Mobil) dulu,” imbuhnya.

Baca Juga  Bocah 4 Tahun di Surabaya Tercebur Dalam Sumur

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun mengatakan, permasalahan penarikan mobil tidak hanya tergantung siapa yang menjadi korban. “Yang sekarang itu bahwa penarikan itu dilakukan dengan cara – cara melanggar hukum dan sebuah tindakan pidana,” kata John Thamrun.

Anggota fraksi PDIP ini meminta pihak kepolisian menegakan aturan pidana itu dan segera mengambil tindakan tegas mencari, temukan, tangkap dan tahan pelakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Reporter: Boy R

Editor: Rizky

 

Loading...
Artikulli paraprakKunjungi Ujung Selatan Banyuwangi, Ipuk Optimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Artikulli tjetërWalikota Risma dan Kepala BPB Linmas Dilaporkan ke Polda Jatim Terkait Kampanye

Tinggalkan Balasan