Mahfudz, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya.
Mahfudz, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya.

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menutup pinjaman online illegal agar tidak beroperasi. Lantaran selama ini banyak pinjaman online (pinjol) illegal yang meresahkan masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz mengatakan menjadi salah satu saksi ‘kejamnya’ pinjol ilegal. Bahkan pihaknya banyak mendapatkan masukan dari warga Surabaya terkait terror dan tekanan dari pinjol.

Seperti menyebar foto, dan penagihan ke nomor kontak ke semua teman hingga saudara karena belum bisa melunasi pinjaman dll.

“Ada yang mau bunuh diri, ada juga yang keluar dari pekerjaannya karena dipermalukan tidak manusiawi,” kata Mahfud, Rabu (3/11/2021).

Loading...

Politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan selama ini akibat pinjol ilehal sudah banyaknya korban. Untuk itu sudah saatnya pemerintah bersikat tegas dengan melakukan saksi termasuk menutup penyedia layanan tersebut.

Baca Juga  Polda Jatim Gelar Operasi Serentak, Catat Tanggalnya

“Pemerintah harus hadir memberi perlindungan kepada masyarakat. Apa pun alasannya, pemerintah harus menutup pinjol ini. Baik pinjol yang legal maupun ilegal,” katanya

Sedankan akibat maraknya pinjol juga berpotensi melahirkan premanisme-premanisme baru. Sebab untuk melakukan penagihan dilakukan dengan melakukan tekanan.

Pihaknya juga mendorong agar masyarakat turut aktif melaporkan jika menjadi korban pinjol. Baik mengadu ke Komisi B DPRD Kota Surabaya maupun ke pihak kepolisian. Tujuannya agar ada tindak lanjut dari pihak terkait atas tindakan pinjol yang diluar ketentuan tersebut.

Reporter : Gita  

 

Loading...
Berita sebelumyaBea Cukai Gresik Musnahkan Ratusan Ribu Rokok Ilegal Hingga Obat Kadaluwarsa
Berita berikutnyaCuri Motor Bawa Mobil, Pelakunya Ternyata Residivis

Tinggalkan Balasan