Komisi B Dorong Pemkot Segera Pikirkan Solusi Verifikasi Usaha Menjelang Diberlakukan PSBB

John Thamrun, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

SURABAYA (Kabarjawatimur.com)
Pemberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) se-Jawa Bali mulai tanggal 11-25 Januari oleh pemerintah pusat guna menekan Covid-19, disikapi DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi B Kota Surabaya John Thamrun menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya segera mencarikan solusi dalam menyikapi pembatasan skala mikro tersebut.

Keputusan ini perlu disikapi dengan tidak mematikan kondisi perekonomian di Surabaya yang sudah berjalan di masa pandemi tersebut.

“Harus segera dicarikan solusi. Dimana pemkot harus memverifikasi lokasi-lokasi untuk tempat usaha tangguh,” terang politisi PDI Perjuangan ini dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).

Lanjut John, perlunya verifikasi ini dengan melihat lokasi-lokasi usaha yang nantinya diterbitkan sertifikasi. Sertifikasi ini nantinya bisa berupa surat keterangan maupun berbentuk pengesahan lain yang menjadi tanggungjawab dinas atau lembaga terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. John mencontohkan, beberapa lokasi usaha di Surabaya telah menetapkan protokol kesehatan (prokes).

“Pengusaha ini sudah patuh. Namun, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan. Mau tidak mau akan mengancam keterpurukan ekonomi,” sahut politisi yang memiliki latar belakang lawyer ini.

Loading...

Beberapa restoran atau tempat usaha yang telah memenuhi standar prokes meliputi, kondisi usaha di ruang terbuka, penyediaan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan pelayanan yang memenuhi standar prokes.

Menurutnya, penerbitan sertifikasi harus betul-betul sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, IDI, maupun standar WHO.

“Solusi ini dibutuhkan, supaya ekonomi tidak kembali terpuruk, dan masih bisa berputar kembali,” beber politisi asal Dapil 5 ini.

Sekadar diketahui, pembatasan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah-wilayah dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Beberapa kriteria itu dimana tingkat kematian di wilayah tersebut di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau pun 3%. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu di bawah 82%.

Lalu, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%. Dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%. (*)

Reporter: Ibad
Editor: Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan