Komisi A Tindak Lanjuti Soal Pengurusan Sertifikat Tanah Warga Pakis

41
Hearing Sertifikat Komisi A DPRD Kota Surabaya
Hearing Sertifikat Komisi A DPRD Kota Surabaya

SURABAYA (kabarjawatimur.com) – Komisi A DPRD Kota Surabaya menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan warga masyarakat Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya. Warga mengeluh terkait pengurusan sertifikat tanah yang tak bisa disertifikatkan.

Komisi A akhirnya menggelar hearing di ruang komisi, DPRD Surabaya, Senin (09/11/2020). Hadir pihak BPN Kota Surabaya, Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Kecamatan, Kelurahan dan perwalikan warga setempat untuk meluruskan soal status kepemilikan tanah yang tidak bisa disertifikatkan.

Nanang Hendratno salah satu perwakilan warga kelurahan Pakis Surabaya, menjelaskan, mulanya tanah warga sesuai versi BPN merupakan milik PT. Pertamina.  Namun, kenyataannya pihak PT Pertamina tidak merasa mengklaim tanah miliknya, sehingga dikembalikan kembali lagi ke BPN. Namun, warga menilai BPN mbulet sampai-sampai soal pelurusan kepemilikan tanah ini berlarut hingga sepuluh tahun.

“Tanah saya ini menurut versi BPN katanya milik PT Pertamina. Kita mau mengurus sertifikat selama 10 tahun belum bisa sampai sekarang BPN bulet,” kata Nanang yang mantan ketua RW 3 kelurahan Pakis Surabaya tahun 2003.

Dia menyebutkan sebenarnya PT Pertamina hanya menanyakan bahwa ada temukan tanah Eigendom 1778 oleh BPK yang di dalamnya ada aset milik PT Pertamina dan hal ini dipertanyakan oleh warga yang sudah terlanjur mengurus sertifikat.

Baca Juga  Honda Jazz Oleng Tabrak Trotoar, Sopir Diduga Mabuk

“Apakah itu benar dan sudah ditelusuri? Mengapa tiba-tiba berkas kami yang mau menjadi sertifikat dihentikan sejak tahun 2010 sampai sekarang,” terang Nanang.

Nanang menambahkan, ada 85 warga yang berada di atas tanah seluas 400 meter persegi sebagian besar sudah bersertifikat, tetapi menurut versi BPN di tahun 2010 ada 110 hektar tanah milik warga.

“Sedangkan kalau menurut versi BPN yang sekarang saat ini 210 hektar milik pertamina,” urainya.

Loading...

Sedangkan Section head Communication PT Pertamina Regional Jawa Timur Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya berjanji akan segera mendindaklanjuti temuan ini. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari pimpinan komisi dewan A untuk mencari solusi kelanjutannya seperti apa.

“Sesuai arahan itu kami akan interaktif dengan pihak BPN serta Lurah dan Camat terkait percepatan sengketa (Tanah) ini sesuai kebutuhan hasil hearing ini,” ujar Ahad Rahedi usai hearing.

Kasi Penanganan Sengketa Dan Pengedalian Kantor Pertanahan 1 Kota Surabaya 1 Agus Hariyanto mengatakan, intinya warga mengajukan sertifikat sebanyak 85 orang atau bidang sudah diproses. Hanya belum semua diterbitkan surat keputusan.

Baca Juga  7 Gengster Pembacok Satpam di Pakuwon City Dibekuk Polres Perak

Bahkan dari 85 itu sudah diukur semuanya, sedangkan yang 22 sudah terbit surat keputusan pemberian haknya. Tetapi, ketika ada semacam klaim bahwa itu aset milik PT Pertamina, maka pihaknya menghentikan sementara prosesnya dan sambil menunggu kejelasan apakah itu aset atau tidak.

Sementara itu, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna menegaskan pihaknya menyayangkan sebuah institusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengklaim mempunyai tanah sekitar 220 hektar. Artinya, dia mengindikasi ada tanah aset pemkot diklaim juga.

“Notabennya kalau di sana ada 220 hektar, berarti ada tanah tanah pemkot yang diakui oleh PT Pertamina,” ujar Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (09/11/2020).

Padahal, ada 85 warga Pakis yang sedang proses mengajukan sertifikat ke BPN, tetapi ternyata tidak bisa karena sudah diklaim oleh pihak BUMN (PT Pertamina). “Dalam hearing tadi, pihak Pertamina sendiri tidak bisa menunjukan peta bidangnya,” pungkas politisi Partai Golkar Kota Surabaya ini.

Reporter: Boy R

Editor: Rizky

Loading...
Artikulli paraprakPeringati Hari Pahlawan, Bupati Tulungagung Beri Spirit Perjuangan
Artikulli tjetërAKBP Sudamiran Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Dipindah ke Polda Jatim, Penggantinya Kompol Oki

Tinggalkan Balasan