Komisi A Minta Transparansi Pencairan Dana Kelurahan  

129
CAMELIA HABIBAH
Camelia Habibah

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) Dana kelurahan yang tak kunjung cair disoroti anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Lantaran ada laporan warga yang disampaikan ke anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya bahwa tak cairnya anggaran itu terkait adanya indikasi beda pilihan di Pilwali Kota Surabaya.

Dugaan politisasi dana kelurahan itu melalui para RW di Surabaya yang ditekan agar memilih salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota pada pilwali 9 Desember mendatang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba menilai politisasi dana kelurahan itu kurang elok. Pihaknya akan menindak lanjuti atas aspirasi yang disampaikan warga terkait pencairan dana kelurahan tersebut.

“Ada laporan bahwa adanya oknum yang menekan para RW dengan ancaman pencairan dana Kelurahan. Jangan sampai menggunakan kesempatan memanfaatkan dana Kelurahan sebagai ajang untuk pemenangan Pilkada,” ujar Camelia Habibah, Jumat (6/11/2020).

Baca Juga  Mantan Kades Ditetapkan Tersangka Kasus PKH

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya ini menegaskan jika pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan tersebut. Termasuk merencanakan untuk mengundang dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya.

Loading...

Tujuannya untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut agar segera ada titik terang. Pihaknya juga ingin adanya transparansi data terkait pencairan dana kelurahan yang ada di Surabaya.

“Data itu perlu dipublikasikan secara gamblang sebagai tanggung jawab publik. Kami akan meminta transparansi dan itu harus dipublikasikan,” tegasnya.

Ditambahkan, dana kelurahan itu berapa totalnya se-Surabaya, termasuk berapa yang akan terealisasi. Dan hal itu harus terpublish dengan nyata. “Supaya masyarakat tahu kinerja Pemkot, karena ini kan bersumber dari APBD. Lha APBD itu bersumber dari uang rakyat bukan dari uang pribadi. Jadi masyarakat harus tahu,” terang wanita berjilbab ini.

Baca Juga  Kartini Street Food, Favorit Warga Bojonegoro

Pihaknya berharap, Pemkot Surabaya segera mengevaluasi dan juga menindak lanjuti keluhan terkait adanya pencairan dana kelurahan yang ditahan karena dugaan adanya beda pilihan dalam Pilwali 2020.

“Saya ingin Pemkot bisa menjaga kenetralitasan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020,” pungkasnya.

Reporter: Boy R

Editor: Rizky

 

 

Loading...
Artikulli paraprakSaling Lapor Polisi, LSM Bintara Sesalkan Camat Kedungwaru Turun Tangan
Artikulli tjetërGrahadi Kembali Diserbu Ratusan Elemen Muslim

Tinggalkan Balasan