SURABAYA (Kabarjawatimur.com)-Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba menyampaikan bahwa masih banyak keluhan dari beberapa Lurah mengenai Dana Kelurahan. Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya agar Menyusun Payung Hukum agar pelaksanaan proses penggunaan Dana Kelurahan bisa sama dan merata.

“Jadi, Pemerintah juga menjawab masih di godok (Proses) perubahan perwali no. 68 tahun 2019 yang ada di bagian pemerintahan. Ini juga harus hati – hati, jangan sampai ada kericuhan karena gesekan – gesekan Pokmas (Program kerja Masyarakat).” Katanya saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya.

Loading...

Camelia juga mengatakan, bahwa Komisi A akan mengundang bagian hukum terkait perubahan Perwali no. 68 Tahun 2019. Ia mengingatkan, agar dana kelurahan tidak digunakan terlebih dahulu sebelum landasan – landasan hukumnya jelas.

Baca Juga  Kenang KRI Nanggala-402, Taruna Satlat KJK Tabur Bunga Saat KRI Bima Suci Lintasi Laut Bali

Imam Syafi’I selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya juga mengkhawatirkan hal ini dapat menjadi bencana. Karena, saat ini sudah banyak satu RT dalam satu RW yang mengalami perselisihan.

“Jangan sampai ada istilah anak kandung, anak emas, anak kesayangan, anak tiri, sampai anak haram. Jadi, semuanya harus anak kesayangan. Karena ini menyangkut uang rakyat yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat.” Kata Imam.(*)

Reporter : Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaTindak Lanjuti Biaya Persalinan, Dinkes Nyatakan Data Tak Terdaftar di RS
Berita berikutnyaPerbuatan ‘Iming-Iming Uang’ Camat Pesanggaran Dinilai Lecehkan Profesi Wartawan

Tinggalkan Balasan