Komisi 4 DPRD Tuban Desak Penetapan Formasi PPPK Tenaga Kesehatan

31
Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban

TUBAN (Kabarjawatimur.com) – Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah, efektif berlaku mulai 28 november 2023 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/ 185/ M SM 02 03/ 2022 tgl 31 mei 2022.

Di Kabupaten Tuban, hal tersebut membuat ratusan tenaga honorer di lingkup kesehatan mulai mempertanyakan tentang nasib mereka selanjutnya. Disisi lain, diketahui bahwa para nakes honorer ini sangat membantu kinerja Pemkab.

Menjawab keresahan para nakes non PNS tersebut, Komisi 4 DPRD Tuban bersama BKP-SDM, Dinkes dan RSUD dr. R Koesma Tuban, memohon kepada MenPan RB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, agar afirmasi nakes segera ada penetapan formasi rekruitmen PPPK.

Dalam kunjungan kerjanya, rombongan yang diketuai oleh Tri Astuti itu mendesak agar segera ada penetapan formasi bagi tenaga kesehatan Non PNS sejumlah 490 orang yang terdata.

Menurut Tri Astuti, SDM kesehatan baik tenaga profesi, tenaga non profesi dan tenaga penunjang, adalah kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mencapai derajat kesehatan yg setinggi tingginya.

Baca Juga  Komunitas Nelayan di Pesisir Tuban Kompak Dukung Ganjar Presiden 2024

“Sehingga ketersediaan SDM yang kompeten sesuai fungsi dan bidangnya harus terpenuhi. Menyangkut rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah tersebut, skema yang diberikan juga harus tepat dan bisa mengakomodir seluruh usulan dari Pemerintah Kabupaten Tuban,” kata Tri Astuti, Jumat (09/09/2022).

Direktur Dirjen tenaga kesehatan di Kementrian Kesehatan menyampaikan, bahwa pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional telah dilakukan, pemetaan eksisting individu tenaga kesehatan Non ASN usulan afirmasi juga telah dilakukan (khusus kebijakan 2022). Selanjutnya akan segera menyusun petunjuk teknis verifikasi dan validasi untuk seleksi PPPK.

Loading...

Selanjutnya peran pemerintah daerah menyangkut proses pelaksanaan rekruitmen, seleksi dan penggajian PPPK tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan pada fasilitas kesehatan milik Pemda, baik Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai Perpres 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, bahwa untuk PPPK yang bekerja di instansi daerah, penggajian dan tunjangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal diatas, Tri Astuti menyampaikan, jika di Kementrian Pendidikan ada DAU pendidikan maka harapan nantinya ada DAU bidang kesehatan, sehingga bisa membantu keuangan daerah dalam memberikan penggajian dan tunjangan kepada tenaga PPPK kesehatan.

Baca Juga  Bojonegoro Raih 4 Penghargaan Bidang Kesehatan dari Gubernur Jatim

Selain itu, Ia meminta agar pengadaan PPPK 2022 ini, tenaga kesehatan Tuban diberikan kuota yang sesuai dengan kebutuhan baik Puskesmas, Rumah Sakit, Labkesda, dan Dinas Kesehatan.

Lebih lanjut, Tri Astuti berpesan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pendaftaran atau input data bisa lolos. Untuk jenjang terampil dan ahli pertama sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, untuk jenjang terampil minimal D-3, STR wajib kecuali bagi Jabatan Fungsional Kesehatan tertentu yang tidak mewajibkan STR .

“NIK harus sesuai agar bisa terbaca oleh sistem, pemilihan status kepegawaian juga disesuaikan antara honorer dan PNS, kemudian input data individu STR dan SIP masa berlakunya agar di perhatikan. Input data bisa masuk ke sistem jika administrasi sudah sesuai,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang ada, dari 490 tenaga yang terdata, saat ini hanya 126 yang masuk pada usulan tenaga kesehatan Tuban. Komisi 4 DPRD Tuban berharap nantinya semua dapat terakomodir sesuai kebutuhan. (*)

Reporter : Pradah Tri W

Loading...
Artikulli paraprakNasabah Ngamuk di Kantor Garda Oto Gara-gara Klaim Asuransinya Ditolak
Artikulli tjetërUpaya Berikan Advokasi, Bupati Bojonegoro Kukuhkan 56 Satgas PPA

Tinggalkan Balasan