Ketua Fraksi PDIP Interupsi Paripurna: Pembahasan APBD dan P-APBD Jangan Terlambat Lagi

368

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) –Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi yang berlangsung di Ruang Paripurna gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2022).

Dalam paripurna tersebut Bupati Hendy menyampaikan pendapat eksekutif kepada dewan.

Usai Bupati menyampaikan pidatonya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Edy Cahyo Purnomo atau akrab dipanggil Ipung tiba-tiba melakukan interupsi. Saat itu pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan akan menutup paripurna.

“Interupsi pimpinan sebelum ditutup sebentar,” kata Ipung.

Ipung kemudian menyampaikan beberapa hal termasuk mengingatkan pihak eksekutif bahwa pembahasan RAPBD tahun 2022 terlambat sehingga kedepan jangan terulang lagi.

Meski demikian selaku mitra pemerintah kabupaten, jajaran dewan tidak lelah untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD demi kepentingan rakyat.

Keterlambatan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini berpotensi merugikan rakyat. Terbukti pembahasan Perda P-APBD yang berakhir dengan ditolak perda tersebut oleh Gubernur Jawa Timur dengan alasan terlambat 14 hari, sehingga sampai akhir tahun anggaran harus memakai Perkada untuk pencairan anggaran.

“Kita membahas P-APBD seminggu pak. Kita hanya mempunyai waktu 3 hari membahas KUA PPAS (P-APBD) sehingga akhirnya gubernur memberi sanksi,” sebutnya.

Baca Juga  Soal Gerai Rapid Test, Dinkes dan Satpol PP Banyuwangi Segera Dipanggil DPRD

Lebih jauh usai paripurna kepada wartawan Ipung lebih jauh menegaskan Fraksi PDIP selalu mengingatkan bupati terlebih agar P-APBD tidak terlambat.

“(Saat itu) Bupati menjawab akan meminta persetujuan perpanjangan kepada gubernur tapi setelah pembahasan gubernur menolak, sehingga P-APBD kemarin bukan Perda namun Perkada sehingga jelas ada batasan-batasan (untuk mencairkan anggaran) hanya bisa untuk kebutuhan wajib dan mengikat,” katanya.

Loading...

“Ini yang dirugikan masyarakat lah, misal terkait bea siswa. Inikan bukan belanja wajib (sehingga tidak dapat dicairkan) kan kasian kan mereka itu juga masyarakat Jember, saya minta diperhatikan betul,” imbuhnya.

Dalam interupsi Ipung juga menyebutkan proyek tahun jamak yang dibiayai APBD. Dasar yang digunakan oleh Pemkab Jember harus dikaji ulang.

“Yang digunakan peraturan pemerintah no 12 thn 2019 tentang pengelolaan daerah dan peraturan Mentri dalam negri no 77 thn 2020 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah. Karena masih ada PMK no 93 thn 2020 atas perubahan PMK no 60/PMK. 02/2018 tentang persetujuan kontrak jamak oleh Mentri keuangan,” sebutnya.

Baca Juga  Adam Rusydi: Bentuk Kepengurusan Desa Partai Golkar sesuai Jumlah TPS 

“Biar kedepan tidak terjadi masalah, jangan terulang kembali kasus yang kemarin (kasus tidak terbayarnya rekanan wastafel) pekerjaan sudah terbayarkan tidak mampu mengeluarkan keuangan, kasian temen-temen rekanan,” tambahnya.

Namun demikian Ipung optimis pembahasan RAPBD tahun 2022 dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu 30 November 2021.

“Kami di DPRD siap bekerja siang dan malam demi kepentingan rakyat menyelesaikan (RAPBD) itu sebelum 30 November,” pungkasnya.

Sementara itu, menyikapi interupsi tersebut Hendy mengatakan selama ini menjalankan pemerintahan sesuai norma.”Tidak ada itu Perkada rasa Perda, kami bekerja sesuai norma saja itu pelanggaran itu, ndak boleh itu kita akan ingatkan teman-teman OPD,”kata Hendy.

Soal proyek pembangunan dengan anggaran tahun jamak atau multi years, Hendy mengatakan saat ini sedang terus dikerjakan.

“Multi years jalan tahun ini sampai lompat tahun depan, Insyallah akhir november ini mulai fisik proyek fisik besar yang besar-besar itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaApes, Sopir ini Tertimpa Muatan Hingga Tewas
Berita berikutnyaKapolres Magetan Ingatkan Tekad Pahlawan dapat Menginspirasi Generasi Muda

Tinggalkan Balasan