JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember hingga hari Selasa (9/2/2021) belum menerima pengaduan dari korban penganiayaan Imron Baihaqi anggota dewan dari PPP. Akibatnya pihak BK tidak bisa melakukan proses pelanggaran etik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Jember Hamim saat dikonfirmasi di ruang Komisi A DPRD di Jalan Kalimatan 86 Jember. ”Belum ada laporan masyarakat,” kata Hamim.

Hamim mengakui dirinya mendapatkan informasi adanya peristiwa penganiayaan tersebut dari media massa dan media sosial. Sebagai ketua BK selama ini sudah berusaha mendapatkan informasi secara lengkap.

“Kita menilainya jangan sepotong-sepotong, karena mempunyai dampak pada lembaga DPRD,” ungkapnya.

“Alhamdulillah sampai detik ini masih belum ada laporan dari masyarakat dan kita harus menangani bagaimana,” katanya menegaskan.

Hamim juga mengakui selama ini BK kesulitan mendapatkan akses informasi terkait kasus yang videonya viral melalui media sosial. BK menurut legislator Partai Nasdem ini tidak bisa serta merta bisa mengumpulkan bukti atau data terkait kasus tersebut karena dibatasi tata tertib.

Baca Juga  Capaian Vaksin Kurang 50 %, Jember Turun ke Level 3

”Akses mendapatkan informasi itu sangat terbatas juga,” sebutnya.

Loading...

“Kita tidak mengumpulkan informasi secara detail ya karena kita kita juga dibatasi tatib, jadi tidak bisa memproses tanpa ada laporan,” tambahnya.

BK DPRD Jember menurutnya bisa langsung bertindak jika pelanggaran dilakukan anggota dewan ketika berhubungan dengan kinerja di lembaga DPRD Jember.

”Ketika anggota dewan di internal tidak melakukan rapat melakukan kegaduhan di gedung dewan tanpa pengaduan siapapun kita bisa langsung memanggil atau memproses,” katanya.

Bagi anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran Hamim menyebut ada berbagai macam sanksi.

”Kita akan dalami lagi ya kebelakang bagaimana. Karena bentuk sanksi bagi anggota DPRD itu ada sanksi lisan, sanksi teguran, ada sanksi ringan, ada sanksi berat, ya terkandung dalam tatib itu,” ujarnya.

Baca Juga  Bawa Dokumen Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Tahun 2020, FKLSM Lapor Kejari Jember

Terkait dengan peristiwa pemukulan Ketua RT Perumahan Bernardy Land, pria asli Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember ini berharap ada penyelesaian kekeluargaan. Namun jika diproses secara hukum, BK akan menunggu proses dari pihak aparat penegak hukum. Saat ini polisi sudah memeriksa korban dan sejumlah saksi.

“Kalau sudah di kepolisian dan masuk ke pengadilan maka disposisi (proses pemeriksaan) dari Ketua DPRD ke BK. Tapi kalau bisa diselesaikan kekeluargaan lah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaKabid Doklan Intalkim Imigrasi Batam Mengucapkan Selamat Hari Pers 2021
Berita berikutnyaKakanwil Kemenkumham Kepri Lantik Wahyu Gumilang Gantikan Ronald Armand Pimpin Kanim Belakang Padang

Tinggalkan Balasan