Tim verifikasi bersama Kadishub Bojonegoro

BOJONEGORO (Kabarjawatimur.com) – Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), mendatangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (24/11/2021).

Kedatangan tim tersebut adalah untuk menggali informasi detail ke Dishub Bojonegoro, sebab dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), saat ini telah memasuki tahap verifikasi lapangan.

Verifikasi dilakukan di dua tempat terpisah, yakni Kantor Dinas Perhubungan Jalan Patimura dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Desa Sukowati.

Kehadiran Tim Verifikasi Kemenpan RB disambut oleh Pimpinan dan staf Dinas Perhubungan, serta dihadiri oleh tim Inspektur Pembantu Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kegiatan, Puti Rahmawati dan Nararia Hastutiningtyas selaku tim verifikasi lapangan, melakukan berbagai evaluasi, mulai dari administrasi, kecukupan bukti dukung, survey (kepuasan masyarakat dan survey persepsi anti korupsi) beserta desk, dan lapangan (field).

Disampaikan, bahwa Dishub dinyatakan sudah lulus hingga tahap desk, sehingga evaluasi lapanganpun dilakukan, namun prosesnya masih panjang, karena masih harus menunggu hasil survey, KPK, Ombudsman, serta instasi terkait informasi sudah sejauh apa.

Baca Juga  Dongkrak Produktivitas, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Pupuk dan Benih Padi

“Terakhir ada panel, bisa jadi Dishub Bojonegoro di-compare dengan Dishub kabupaten lain, mana yang bagus dan layak jadi percontohan, serta layak menyandang predikat ZI WBK,” ucap Puti.

Loading...

Selanjutnya, Puti menjelaskan bahwa untuk menyandang ZI WBK/WBBM itu ditentukan oleh seluruh tim panel, dan pihaknya kali ini bertugas menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin, untuk dipresentasikan di depan panel nantinya.

Selain itu, Tim Kemenpan RB juga memberikan beberapa saran, diantaranya adalah kejelasan prosedur dan syarat untuk diletakkan pada spot yang diperlukan pengguna layanan. Terkait peningkatan kinerja, Dishub Bojonegoro perlu melakukan terobosan berbeda dari dishub lainnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Andik Sudjarwo menyampaikan bahwa, Dishub Kabupaten Bojonegoro telah meraih akreditasi A pada September 2021 dari Kementerian Perhubungan, dan kebijakan terkait pungli, pihaknya telah menyediakan layanan uji KIR secara online, call center dan spanduk bebas parkir.

Baca Juga  Festival Samin, Bojonegoro Hadirkan Sego Ces Sebagai Ikon Kuliner

“Jika ada pengaduan dari masyarakat dengan foto bukti terlampir, maka akan ada tindakan, mulai teguran sampai pemutusan hubungan kerja,” jelas Andik.

Disisi lain, verifikasi lapangan ini dilakukan setelah dilaksanakannya desk pada empat OPD peserta penilaian zona integritas (ZI). Adapun keempat OPD tersebut adalah Dinas perhubungan (Dishub), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan RSUD dr. R Sosodoro Djatikoesoemo.

Terkait mengapa hanya satu OPD di Bojonegoro yang disurvey, tim verifikasi menyampaikan belum bisa men-disclosure lulus atau tidak sampai hari H, sebab ada yang sudah keluar surveynya dan ada yang belum.

Dari berbagai tahap evaluasi tersebut, bisa jadi ada unit gugur di salah satu tahap, dan bisa jadi ada yang lulus namun belum dikumpulkan, karena terdapat beberapa tim verifikasi.

Reporter : Pradah Tri W

Loading...
Berita sebelumyaKe Supermarket, Beberapa Menit Saja Sepeda Hilang

Tinggalkan Balasan