Kemendagri Minta Bupati Bangkalan Selesaikan Permasalahan Pilkades Desa Kelbung

633

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mengirim surat ditujukan kepada Bupati Bangkalan.

Dalam surat itu, Kemendagri meminta Bupati Bangkalan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan secara serentak pada 02 Mei 2021 lalu.

Dalam surat kepada Bupati Bangkalan bernomor; 141/2954/BPD tertanggal 21 Juni 2021 itu tertulis beberap poin, yakni:

A. Mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas di wilayah Saudara.

B. Memberikan sanksi apabila terbukti melakukan melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana Pasal 44E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan

C. Melaporkan kepada Menteri oa·1am Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

“Kami sudah menerima surat balasan minggu lalu dari Kemendagri yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan,” terang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelbung, Masrudi, Rabu (30/06).

Baca Juga  Sepulang Kulakan dari Bangkalan, Pria ini Ditangkap Polisi

Diketahui, sebelumnya BPD Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengirim surat kepada Kemendagri ihwal permasalahan pelaksanaan Pilkades serentak pada 02 Mei 2021 lalu.

Surat BPD Desa Kelbung bernomor: 141/03/V/2021 perihal permohonan surat perintah dan/atau rekomendasi diskualifikasi Pilkades Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Loading...

Dalam pelaksanaan Pilkades serentak itu, BPD Desa Kelbung Masrudi menilai adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat serius.

Selain melihat adanya pelanggaran prokes sendiri, BPD Desa Kelbung juga menerima laporan dari masyarakat serta calon kepala desa.

“Tidak ada pengecekan suhu badan, tidak ada pemberian masker, pemberian handsanitezer, dan jarak pembatas pemilih,” ungkap Masrudi.

Diketahui, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkades di Desa Kelbung sebanyak 12 TPS, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 5.827.

Baca Juga  Diduga Jadi Pengedar, 3 Pria Dibekuk Polsek Tegalsari

Sayangnya, saat pemungutan suara berlangsung tidak ada pemisah antara TPS 1 dengan TPS yang lain, alias dijadikan satu tempat didalam tenda besar ditengah lapangan.

“Kami sampaikan dan laporkan hal ini karena kami mempunyai kewenangan dalam membentuk dan mengawasi panitia Pilkades (P2KD Desa Kelbung) maupun saat pelaksanaan Pilkades sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuh dia.

BPD Desa Kelbung telah melaporkan pelanggaran prokes pada saat pemungutan suara tersebut kepada pihak kecamatan (Satgas Covid-19), TFPKD, hingga Bupati Bangkalan agar mendiskualifikasi Pilkades Desa Kelbung.

“Sayangnya tidak ada respon dari pihak kecamatan mengenai pelanggaran itu, alias dibiarkan,” katanya.

“Kami punya bukti-bukti pelanggaran itu, dan kami sudah lampirkan disampaikan kepada Kemendagri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa,” tambah Masrudi. (*)

Reporter: Rusdi

 

Loading...
Artikulli paraprakKMP Yunicee Tenggelam, 6 Orang Dilaporkan Meninggal
Artikulli tjetërLagi, Warga Sesalkan Proyek Reklamasi Ketapang Selatan Watu Dodol

Tinggalkan Balasan