Suasana kantor kecamatan Gubeng
Suasana kantor kecamatan Gubeng

SURABAYA (kabarjawatimur.com) – Perpanjangan tentang bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementrian Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kembali di perpanjang, hingga akhir November 2020.

Surat Keterangan Kementrian Koprasi pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan Nomer 491/SM/X/2020, perihal tentang perpanjangan waktu pendataan program bantuan bagi Pelaku usaha mikro (BPUM), namun pihak Kecamatan khususnya Surabaya berdalih tidak bisa me laksanakan dikarenakan belum ada surat edaran yang turun.

Hal tersebut seperti yang di katakan Agus Tri Wibowo selaku Kasi Perekonomian Kecamatan Gubeng. Beberapa waktu lalu Agus Tri Wibowo mengaku bahwa tentang perpanjangan bantuan BPUM atau BLT UMKM pihaknya belum mendapatkan surat keterangan dari Kementrian Koprasi atau Dinas Koprasi Surabaya.

“Saya belum mendapatkan surat edaran dari pusat dan Dinas Koprasi (Dinkop) sehingga warga yang mengajukan kami tolak, tetanggal Oktober 2020,” ujarnya.

Baca Juga  Hendy Siswanto Palsu 'Prank' Takmir Masjid

Seperti yang telah diberitakan oleh kabarjawatimur.com melalui link berita https://www.kabarjawatimur.com/kemenkop-blt-umkm-diperpanjang-hingga-akhir-november-2020/, pihak Dinas Koprasi Surabaya menegaskan bahwa surat edaran perpanjangan pendaftaran BPUM telah di informasikan melalui Bappeko dan Bagian Pemerintahan.

Loading...

Diperjelas lagi oleh Dwija Djajawardana selaku Seketaris Dinas Koprasi Surabaya kepada kabarjawatimur.com pada Kamis (22/10/2020) kemarin, tentang kantor Kecamatan yang menolak pengajuan warga dari pelaku UMKM dengan berdalih tidak mendapatkan Surat Edaran atau pemberitahuan dari Dinas Koprasi.

Pihak Bappeko dan Kementrian Koperasi sudah memberitahukan kepada Kecamatan adanya waktu perpanjangan untuk menghimpun para pelaku/warga UMKM. Dan pendataan kembali dilakukan oleh Kecamatan bukan di Kantor Dinkop Surabaya.

Hal tersebut di lakukan untuk menghindari adanya klaster baru saat semua warga Surabaya mendaftarkan ke Dinas Koperasi. Dan memudahkan warga dengan pelayanan tanpa jauh jauh ke Dinkop Surabaya.

Baca Juga  Air Kerap Tak Mengalir, Warga Keluhkan Layanan PDAM Bangkalan

“Selain itu tahap Verifikasi/screening di Kecamatan masing masing bisa lebih baik dan lebih tahu dengan kondisi pelaku usaha yang ada di wilayahnya.” jelas Seketaris Dinas Koperasi Surabaya.

Agus Tri Wibowo mengakui untuk pendaftaran bantuan BPUM atau BLT UMKM di bulan September 2020 telahdi himpunnya. Kecamatan Gubeng telah menghimpun setidaknya 550 pelaku UMKM yang datanya di berikan kepada Dinas Koprasi Surabaya.
Penghimpunan data tersebut diakui tidak melibatkan kantor Kelurahan dan pihak ketua RT dan RW untuk melalukan cek atau pendataan kebenaran pelaku UMKM.

“Pendaftaran yang dulu kami kewalahan sehingga semua data yang masuk kami kirimkan ke Dinkop, sedangkan untuk informasi perpanjangan pendaftaran di bulan Oktober hingga akhir November 2020 belum saya terima suratnya,” tambahnya.

Reporter. : Rusmiyanto

Loading...
Berita sebelumyaPuluhan Napi Medaeng Dipindah ke Rutan Gresik
Berita berikutnyaPolisi dan NU Banyuwangi Serahkan Pendemo Tolak Omnibus Law ke Orangtua

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan