Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. (FOTO:Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Kebijakan proyek pabrikasi yang diterapkan sejumlah dinas di Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menuai kritik. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

Wakil rakyat yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, menilai kebijakan proyek dengan bahan material pabrikan bertentangan dengan program pemerintah. Baik pemerintah pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

“Dimasa pandemi, dinas selaku kepanjangan tangan sekaligus bagian dari pemerintah harusnya memiliki kepekaan sosial yang lebih,” katanya, Rabu (28/7/2021).

Disebutkan, dimasa pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor perekonomian lumpuh. Masyarakat kecil banyak yang kehilangan pekerjaan. Pendapatan berkurang hingga hilang sama sekali. Dengan kata lain, ketersediaan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh kalangan Wong Cilik.

Baca Juga: Bupati Banyuwangi Diminta Evaluasi Kebijakan Proyek Pabrikasi Dimasa Pandemi

Atas dasar itulah, politisi pemilik tempat wisata Alam Indah Lestari (AIL) Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, menilai kebijakan proyek pabrikasi tidak relevan diterapkan dimasa pandemi. Terlebih Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan intruksi agar pelaksanaan program pembangunan dimasa pandemi lebih mengedepankan padat karya.

Baca Juga  Caraka Muda Nusantara dan BSN Partai Golkar Siap Kawal Pemilu 2024 di LN 
Loading...

“Bisa dibandingkan dan dipantau dilapangan, dalam proyek pabrikasi, tenaga kerja yang terserap tidak sampai 10 orang. Sementara dalam proyek konvensional, bisa menampung hingga 25 orang tenaga kerja,” ungkapnya.

Dengan kata lain, pengerjaan proyek secara konvensional dinilai mampu memberi manfaat kepada masyarakat kecil disaat mengalami keterpurukan ekonomi masa pandemi. Sedang proyek pabrikasi, keuntungan cenderung hanya dinikmati oleh perusahaan.

“Karyawan perusahaan penyuplai material pabrikan juga masyarakat Banyuwangi, namun jumlahnya tidak sebanyak masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Artinya tetap harus ada keseimbangan atau pembatasan jumlah proyek pabrikasi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, rencananya wakil rakyat akan memanggil sejumlah dinas yang menerbitkan kebijakan proyek pabrikasi dimasa pandemi Covid-19. Untuk mempertanyakan apa alasan dan dasar hukum dinas terkait mengeluarkan kebijakan proyek dengan bahan material pabrikan.

Baca Juga  Besi Baliho Bergambar Puan Ternyata untuk Bangun Mushala

Yang berimbas pada tidak adanya pemerataan ekonomi. Disaat banyak masyarakat sedang menjerit akibat himpitan ekonomi masa pandemi.

“Saat proyek dikerjakan secara konvensional, kami mengira tidak akan berpengaruh pada kualitas. Karena dalam setiap pengerjaan proyek terdapat petugas pengawas yang memeriksa hasil pekerjaan,” cetus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

“Dan soal penganggaran, kan bisa di refokusing. Karena dimasa pandemi ini, kemanusiaan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibanding lainnya,” imbuh Michael, wakil rakyat putra daerah Rogojampi ini. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaHati-hati Modus Donor Plasma Konvalesen di Medsos, Pendonor Minta Uang
Berita berikutnyaBupati Sidoarjo Apresiasi Vaksinasi Covid-19 di Partai Golkar Sidoarjo

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan