Kebal Hukum, Aktivitas Normalisasi Sungai dengan Mesin Sedot di Dam Takir-Songgon Tetap Beroperasi

108
Aktivitas normalisasi dengan mesin sedot di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. FOTO: istimewa

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Aktivitas normalisasi sungai ilegal dengan mesin penyedot pasir di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi kini kembali beroperasi, setelah sebelumnya berhenti.

Material pasir yang merupakan aset pemerintah pun kembali diperjual belikan. Bahkan, dumptruk yang disinyalir sebagai penadah material pasir curian tersebut juga nampak leluasa mengantri disepanjang jalan.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami menduga ada oknum yang membekingi, sehingga pelaku normalisasi ilegal merasa tak akan tersentuh hukum,” kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi, Zamroni SH, pada Senin (27/4/2020).

Praktik ala kebal hukum dari para pelaku normalisasi ilegal dan pencurian pasir pemerintah ini terungkap saat ormas loreng oranye melakukan investigasi di Desa Balak, Kecamatan Songgon. Disitu mereka mendapati aktivitas yang mengarah pada tindak pidana tersebut bisa kembali berjalan. Padahal, lokasi normalisasi berada tepat ditepi jalan raya, dan dekat dengan Mapolsek Songgon.

“Kita sudah mengantongi nama-nama oknum yang diduga sebagai penanggung jawab normalisasi ilegal, segera kita laporkan ke Polresta Banyuwangi,” tegas Zamroni.

Baca Juga  Saat ini, Polisi Kembali Gencar Lakukan Patroli Keramaian, Warkop dan Cafe

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Deddy Koerniawan ST, menegaskan bahwa aktivitas normalisasi sungai di Dam Takir, murni ilegal. Dan proses jual beli material pasir hasil penyedotan adalah murni pencurian terhadap aset pemerintah.

“Sudah saya laporkan ke Satpol PP, kami juga sudah kirim surat penghentian,” ucapnya.

Loading...

Menurutnya, aksi pencurian material pasir milik negara tersebut merupakan tindak pidana murni. Yang bisa langsung ditindak oleh aparat penegak hukum. Sedang terkait normalisasi ilegal dengan menggunakan mesin penyedot pasir, Deddy menilai hal itu sangat membahayakan kelestarian sungai dan sepadan.

“Bisa berbahaya, air dan tanah bisa ikut kesedot, plengsengan bisa ambrol, dan selama ini Dinas Pengairan tidak pernah melakukan normalisasi menggunakan mesin penyedot pasir, dinas selalu menggunakan Excavator,” paparnya.

Kepada wartawan, Kasie Penyidikan dan Panindakan Satpol PP Banyuwangi, Rifai, mengaku sudah melakukan penutupan terhadap praktik normalisasi sungai ilegal di Dam Takir. Termasuk melakukan pemasangan garis Satpol PP.

Baca Juga  Rektor UTM Berikan Penghargaan pada Prodi, Dosen, Tendik dan Mahasiswa Berprestasi

“Sudah kami tutup, tapi beroperasi kembali, seharusnya sudah bisa ditindak oleh kepolisian,” cetusnya.

Informasi dilapangan, normalisasi sungai ilegal di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon, dimotori ileh Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) setempat, H Ansori dan seorang pemuda bernama Mitra Gastoko alias Koko. Keduanya disebut-sebut sebagai penanggung jawab sekaligus penyewa mesin penyedot pasir. Sekaligus pengelola uang hasil jual beli material pasir milik pemerintah.

Namun sayang, baik H Ansori maupun Mitra Gastoko, menolak menjawab konfirmasi wartawan.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, mengaku akan memerintahkan anggotanya untuk turun ke lokasi normalisasi ilegal dan pencurian material pasir milik pemerintah di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon.

“Segera kami cek ke lapangan,” tegas Kapolresta Banyuwangi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakPT KAI Daop 8 Surabaya Perpanjang Pembatalan Perjalanan Penumpang
Artikulli tjetërHati Hati dalam Pandemi, Banyak Mantan Napi Beraksi

Tinggalkan Balasan