Ke Kanwil Jatim, HMI Minta Pegawai ATR/BPN Bangkalan Dirombak Total

88
Ketua HMI Cabang Bangkalan Mukaffi (pakaian batik) serahkan berkas tuntutan kepada Kelapa Kanwil ATR/BPN Jatim, Kamis (12/8) (Foto: Istimewa)

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Kasus pelayanan pengurusan sertifikat tanah di kantor agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan terus disorot aktivis mahasiswa.

Himpunan mahasiswa Islam (HMI) cabang Bangkalan melaporkan sengkarut pengurusan sertifikat tanah ke kantor wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/8) kemarin.

HMI menyampaikan masalah pelayanan dikantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan sangat komplek, mulai dari sertifikat tanah yang diurus bertahun-tahun tidak kunjung selesai, hingga pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai.

Baca Juga: Duh! Sederet Bobroknya Pelayanan ATR/BPN Bangkalan

Sebab itu, HMI Cabang Bangkalan meminta Kanwil ATR/BPN Jatim melakukan tindakan tegas terhadap oknum pegawai BPN yang melakukan praktik-praktik merugikan masyarakat, seperti mempersulit, dan melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah diatur dalam PNBP.

Baca Juga  Beraksi Tarik Tas Wanita, Jambret Dihajar Warga

“Kami minta lakukan tindakan yang kepada oknum-oknum ini, karena ini sangat merugikan masyarakat,” ucap Mukaffi, Ketua HMI Cabang Bangkalan.

Loading...

Selain itu, Mukaffi meminta Kanwil ATR/BPN Jatim melakukan reformasi dan rotasi kepegawaian secara menyeluruh di kantor ATR/BPN Bangkalan.

“Disana itu sudah sistematis, maka kami mendesak Kanwil BPN Jatim ini merombak total pegawainya, agar tidak terjadi lagi praktik-praktik merugikan masyarakat yang diduga dilakukan oleh oknum ‘senior’ di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan,” tambah dia.

Menanggapi itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar mengungkapkan bahwa, pihaknya telah melakukan peninjauan pelayanan dikantor ATR/BPN Bangkalan.

Jonahar berjanji akan menyelesaikan kasus sertifikasi yang mangkrak di kantor ATR/BPN Bangkalan, ditarget selesai pada 15 September 2021 mendatang.

Baca Juga  Saat Live, Lima Anggota Gengster Diamankan Polisi

“Kemarin saya sudah meninjau langsung ke Bangkalan, ada pak Bupati. Disana saya meminta agar semua proses sertifikasi yang mangkrak agar diselesaikan pada tanggal 15 September,” kata dia.

Jonahar mengungkapkan, kasus sertifikasi yang mangkrak ATR/BPN Bangkalan sebanyak 2.997, sehingga pihaknya butuh waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau nanti 15 September belum selesai juga, maka bisa kita ganti kepalanya, itu komitmen saya,” ungkapnya. (*)

Reporter: Rusdi

 

Loading...
Artikulli paraprakJelang Pembangunan Smelter, PT Freeport Indonesia Vaksinasi Para Pekerja
Artikulli tjetërForkopimda Dampingi Menko Marves dan Menkes Lakukan Pengecekan Penanganan Covid di Jatim

Tinggalkan Balasan