Kasus Josua, Adies Secara Pribadi Tak Setuju Kapolri Diganti

102
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI DR Ir. H. Adies Kadir, SH, M Hum angkat bicara soal isu pemberhentian sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diambil alih oleh Kemenko Polhukam Mahfud MD. Isu pemberhentian sementara Kapolri Listyo tersebut bagi Adies sangat tidak mendasar.

“Saya pribadi tidak setuju (Kapolri Listyo) diganti,” jawab Adies singkat, Selasa (23/8/2022).

Wacana itu muncul dari keinginan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang ingin Kapolri diberhentikan sementara untuk menuntaskan kasus wafatnya Brigadir J.

Sebagai informasi, saat Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Kompolnas (Senin, 22/8) Benny mengusulkan Kapolri diberhentikan sementara pada proses penyidikan kasus kematian Brigadir J dan diambil alih langsung oleh Mahfud MD yang lebih mendapatkan kepercayaan publik menyelesaikan kasus tersebut.

Baca Juga  Modal Foto Lelang di FB, Kelabuhi Tetangga hingga Ratusan Juta

Namun, menurut Adies Kadir, usulan Benny tersebut tidak relevan dan tidak sesuai kebutuhan untuk membenahi institusi polri ke depan.

“Tidak relevan dan tidak ada korelasinya. Malah sebenarnya kita mesti kasih apresiasi kepada Kapolri, karena dengan cepat membentuk Tim Khusus yang bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat menguak semua tabir di balik kasus Brigadir J tersebut,” jelas Adies.

Loading...

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Hukum ini menegaskan, apa yang telah dilakukan Kapolri Listyo selama ini sudah sangat baik, termasuk dalam menangani kasus wafatnya Brigadir J. Adies meminta Benny tak mencari kesalahan Kapolri Listyo yang diketahui oleh publik berkinerja baik.

“Janganlah seseorang yang telah bekerja baik kemudian dicari-cari kesalahannya. Kali ini saya tidak sependapat dengan senior saya (Benny K Harman) tersebut,” ujar Adies yang juga Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini.

Baca Juga  Beraksi Tarik Tas Wanita, Jambret Dihajar Warga

Adies menyebutkan, hanya Presiden Joko Widodo yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kapolri atas persetujuan DPR RI. Sehingga, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menghentikan isu-isu tidak perlu yang mengitari penyelesaikan kasus hukum di Indonesia, termasuk pada kasus Brigadir J.

“Kapolri pembantu Presiden setingkat Menteri, hanya Presiden yang dapat menganggat (dengan persetujuan DPR), atau memberhentikan Kapolri,” terangnya.

Sebelum mengakhiri komentarnya, Adies mengulangi kembali, pejabat yang memiliki kinerja baik tidak perlu diganti. Mengingat, lanjut Adies, pejabat penggantinya belum tentu memiliki kinerja baik sebaik yang digantikannya.

“Kapolri sudah bekerja bagus, kok mau diganti, apa dasarnya? Seseorang kalu mau diganti, harus ada dasarnya,” pungkas Adies. (*)

Editor: Gita Tamarin

Loading...
Artikulli paraprakPembahasan Raperda Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro Telah Rampung
Artikulli tjetërKejari Gresik Musnahkan BB Narkoba Senilai Rp 878 Juta Hingga Ribuah Botol Jamu Ilegal

Tinggalkan Balasan