Karyawan di PHK, Perusahaan Wajib Bayar THR

846
Gubernur Jatim

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) –
Perusahaan di Jawa Timur harus taat terhadap kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh dan karyawan, hal itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (10/5/2020).

Khofifah mengatakan, perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.

THR Satu Kali Gaji

Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR.

Baca Juga  Mahasiswa KKN Bantu Vaksinasi Serentak BIN Daerah di Jember

“Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji,” sebut Khofifah.

Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).

Loading...

“THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” imbuhnya.

THR Wajib di Bayarkan

Perusahaan tidak boleh menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi setiap pekerja.

Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

Baca Juga  Michael Edy Hariyanto : Investor Harus Didukung

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.(*)

Reporter : Eko

Teks foto : Gubernur Jatim

Loading...
Artikulli paraprak291 Orang Terjaring Jam Malam, 3 Dinyatakan Reaktif
Artikulli tjetërKereta Api ‘Luar Biasa’ Bisa Dinikmati: Jika Ada Izin Gugus Tugas Covid-19

Tinggalkan Balasan