Kantor BPN yang Minta, Bupati Jember Belum Setuju Hibah Lapangan Talangsari

428
Kantor BPN yang Minta, Bupati Jember Belum Setuju Hibah Lapangan Talangsari

JEMBER,( Kabarjawatimur.com) – Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jember ternyata yang meminta lapangan sepak bola Talangsari untuk dihibahkan. Terungkap pula Bupati Hendy Siswanto belum menyetujui permohonan hibah tersebut.

Fakta ini terungkap saat Komisi C memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember.

BPKAD diundang rapat dengar pendapat (RDP) sebagai bentuk klarifikasi terkait rencana pelepasan aset 13.640 meter persegi, di Jalan KH Ahmad Shidiq, Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates.

Pasca beredarnya foto surat permohonan hibah lahan tanah di Lapangan Talangsari itu, bernomor surat: 1359/ 35.09/ X/ 2021 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember kepada Pemkab Jember, publik kemudian bergolal.
Surat tersebut ditujukan kepada Pemkab Jember tertanggal 21 Oktober 2021 itu.

“Sebetulnya surat bupati bukan bentuk persetujuan (atas pengajuan lahan BPN Jember). Surat tersebut (banyak beredar di grup-grup Whatsapp), adalah bentuk komunikasi antara eksekutif dan legislatif untuk saling berembuk.

Pemkab Jember menurut Faris tidak mudah menyerahkan asetnya kepada pihak lain.

“Kami tidak mungkin kemudian menyerahkan ini (lahan tanah sepihak), tapi berembuk bersama. Apalagi konteksnya masih mentah, saat ini masih dalam tahap kajian administrasi, juga dengan kajian yuridis,” kata Kabid Aset BPKAD Jember Farisa J Taslim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (23/5/2022).

Faris kemudian menjelaskan permohonan hibah atas tanah tersebut keinginan BPN. Bahkan dirinya telah memperingatkan pihak BPN akan munculnya potensi penolakan dari masyarakat.

“Karena memang saat mengajukan, kami sudah warning kalau di sana fasilitas lapangan olahraga (masyarakat sekitar). Kalau BPN minta di situ maka akan ada resistensi. Mohon BPN dipikirkan,” katanya.

Baca Juga  Berdalih Janda dan Butuh Biaya, Jual Anak Kandung ke Pria Hidung Belang

“Alasan BPN ingin lahan Lapangan Talangsari itu. Karena kantor lama itu tetap dipakai, tapi karena berkas Warkah (arsip-arsip surat pengajuan lahan masyarakat, dan PTSL) itu sudah tidak cukup, dan (Lapangan Talangsari) jadi gedung kedua. Selain itu, juga jarak dengan kantor lama tidak terlalu jauh,” sambungnya.

Terkait permohonan itu, lanjutnya, BPKAD sebagai OPD yang membidangi soal aset-aset Pemkab Jember, tidak serta merta langsung mengamini keinginan BPN Jember.

“Dari BPN juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi (terkait pengajuan yang dilakukan). Bahkan kami sudah memperhatikan dampak sosial di sana,” katanya.

Terkait surat permohonan yang beredar dan menjadi polemik. Faris menyampaikan, tidak seluruh lahan Lapangan Talangsari seluas 13.640 meter persegi.

Loading...

“Yang dimohon 11.615 meter persegi. Jadi tidak menjadi bangunan kantor seluruhnya hanya sebagian. Karena kami minta lahan parkir yang luas kepada BPN. Kemudian untuk sarana olahraga, baik lapangan voli ataupun lapangan futsal, juga ruang terbuka hijau, yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Terkait keinginan hibah lahan, Faris juga menambahkan, BPKAD Jember juga melakukan kajian lebih dulu.

“Kajian yang dilakukan terkait tinjauan di lokasi, seperti yang kita tahu kan ada pondok pesantren, juga sekolah. Nah di sana kan lahan sempit banget dan tertutup, akhirnya jadi sangat Crowded (ramai, red). Sehingga jika nanti ada lapangan parkir di depan Kantor BPN (nantinya). Bisa menjadi tempat masyarakat untuk antar jemput sekolah. Ini yang kami rekomendasikan kepada BPN. Tapi ini pun, belum final,” bebernya.

Faris kemudian mengungkapkan pula Bupati Jember belum menyetujui permohonan hibah lahan tanah Lapangan Talangsari. Surat yang dikirim kepada pimpinan DPRD adalah bagian dari bentuk pelibatan dewan untuk membahas permohonan dari BPN.

Baca Juga  Apes, Penarik Tas Dosen Dibekuk Polisi Usai Beraksi

“Tapi yang benar adalah ayo DPR ini ada pengajuan dari BPN. Sudah kami kaji, intinya dalam surat itu dari segi administrasi dan yuridis. Dalam Permendagri diperbolehkan, tapi mari kita ajak bahas bareng,” ucapnya.

Terkait adanya aksi protes dan unjuk rasa, yang dilakukan masyarakat sekitar Lapangan Talangsari, lebih jauh Faris menyampaikan, sebagai hal yang wajar.

“Terkait aksi, itu tidak ada masalah. Kami lalui dulu prosesnya di DPR. Jika tidak final (lahan dihibahkan), maka nanti dari BPN untuk dibicarakan dulu. Jika ada keinginan dari Pondok Pesantren ataupun masyarakat sekitar, nanti diakomodir BPN ya tidak ada masalah. Yang dihibahkan kantor saja, yang lain tidak. Juga tidak jadi masalah. Itu proses yang kita lalui dulu,” ujarnya.

“Kenapa kemarin Pemkab minta fasilitas umum (untuk masyarakat), jika lahan itu dihibahkan. Sudah kami pertimbangkan,” sambungnya.

Lebih lanjut Faris juga menyampaikan, dari kajian yang dilakukan olehnya. Terkait kondisi riil dari Lapangan Talangsari, dinilai saat ini kondisinya tidak representatif.

“Lapangan itu, yang kami tahu lebih banyak dijadikan latihan mobil, terkesan kumuh, dan banyak gerobak dagangan yang ditaruh sana. Itu yang jadi pertimbangan untuk kemudian dihibahkan, kemudian ada fasilitas umum untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pihak BPN jika permohonan hibah dikabulkan DPRD dan Bupati, mereka diminta pembangunan fasilitas umum atau fasum.

“Jadi nantinya lebih indah dan dapat dimanfaatkan secara maksimal lapangan itu. Intinya di sana,” jelasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakKaki Tangan Jalan Kunti Ditangkap Polisi Surabaya
Artikulli tjetërTunggu SPK Turun, Penyaluran BPNTD Tuban 2022 Molor

Tinggalkan Balasan